PEMERINTAH pusat menahan kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026.
Alasannya? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang, uang transfer dari pusat ke daerah terlalu sering diselewengkan.
“Sebenarnya saya mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu karena uangnya sering diselewengkan di daerah,” kata Purbaya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).
Pernyataan itu langsung jadi sorotan. Pasalnya, TKD adalah salah satu sumber utama dana pembangunan di daerah. Dari infrastruktur, pendidikan, sampai program sosial.
Uang Banyak, tapi Tak Terserap
Masalahnya bukan cuma soal niat, tapi soal tata kelola. Menurut data Kemenkeu, hingga September 2025 masih ada Rp153 triliun dana APBD yang mengendap di kas daerah. Banyak pemerintah daerah belum bisa menyerap anggaran dengan cepat atau tepat.
Sebagian besar pemda juga belum lolos audit penuh. Lebih dari separuh masih dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK tahun lalu. Artinya, laporan keuangannya masih belum rapi dan transparan.
Desentralisasi yang Belum Dewasa
Padahal, otonomi daerah sudah berjalan lebih dari dua dekade. Tujuannya bagus, mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat layanan publik. Tapi yang terjadi, banyak daerah belum punya sistem pengawasan dan manajemen anggaran yang kuat.
Purbaya berharap dua kuartal ke depan jadi bukti. Kalau tata kelola membaik dan penyerapan anggaran meningkat, baru pemerintah pusat mau menambah dana transfer.
“Kalau kita punya bukti sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah untuk dinaikkan,” ujarnya.
PR Besar, Akuntabilitas
TKD yang tertahan jadi wake-up call buat para kepala daerah. Bukan sekadar soal angka triliunan, tapi tentang akuntabilitas publik. Tanpa tata kelola yang bersih, uang sebesar apa pun tidak akan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Kalau daerah mau minta lebih, mereka juga harus siap diaudit lebih dalam. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.