JAKARTA, mulamula.id – Jam kerja sudah selesai. Laptop hampir ditutup, pikiran mulai beralih ke perjalanan pulang. Tiba-tiba pesan dari atasan masuk. Ada pekerjaan tambahan yang harus selesai malam ini.
Situasi seperti itu mungkin terasa akrab bagi banyak pekerja. Menolak bisa dianggap tidak kooperatif. Mengiyakan berarti waktu pribadi kembali terpotong.
Namun, ada hal penting yang perlu diketahui. Perintah lembur bukan berarti karyawan otomatis wajib menyetujuinya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, menegaskan bahwa pekerjaan di luar jam kerja normal harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Lembur Perlu Persetujuan
Pasal 116 ayat (1) mengatur bahwa lembur memerlukan persetujuan pekerja dan perintah pemberi kerja secara tertulis atau melalui media digital.
Artinya, permintaan atasan melalui pesan WhatsApp bukan dengan sendirinya menjadi persetujuan karyawan untuk bekerja lembur.
Aturan ini juga menetapkan batas umum lembur paling lama empat jam sehari dan 18 jam seminggu. Batas tersebut memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Sementara itu, Pasal 115 mengatur waktu kerja normal, yakni tujuh jam sehari untuk enam hari kerja atau delapan jam sehari untuk lima hari kerja. Keduanya berjumlah 40 jam seminggu, dengan pengecualian pada sektor atau pekerjaan tertentu.
Baca juga: Libur Selesai, Istirahat Belum Dapat
Persetujuan lembur sebenarnya bukan ketentuan yang sepenuhnya baru. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juga telah mengatur kewajiban persetujuan pekerja.
Yang kini diperkuat adalah landasan pengaturannya dalam undang-undang terbaru.
Upah Lembur Juga Wajib
Persoalan lembur bukan hanya tentang kesediaan bekerja lebih lama. Ada hak finansial yang harus dipenuhi perusahaan.
Pasal 116 ayat (2) menetapkan pembayaran lembur pada hari kerja sebesar 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan dua kali upah sejam untuk setiap jam berikutnya.
Upah sejam dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173.
Sebagai ilustrasi, pekerja dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp5 juta per bulan memiliki dasar upah sekitar Rp28.902 per jam.
Jika lembur dua jam pada hari kerja, perhitungannya sekitar Rp101.156.
Namun, ketentuan lembur memiliki pengecualian dan pengaturan khusus untuk pekerjaan atau jabatan tertentu. Karena itu, status pekerjaan dan perjanjian kerja tetap perlu diperiksa.
Aturan Harus Dijalankan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Senin (9/11/2026), menegaskan pentingnya pekerja dan pemberi kerja memahami ketentuan undang-undang baru.
Menurutnya, pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan ketenagakerjaan diperlukan untuk membangun hubungan kerja yang adil serta memberikan kepastian hukum.
Dari sisi pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya mengingatkan agar pembentukan aturan baru tidak justru merugikan buruh.
Peringatan itu relevan karena perlindungan pekerja tidak cukup berhenti pada ketentuan tertulis. Pelaksanaannya juga harus dapat dirasakan di tempat kerja.
Apalagi, Pasal 117 UU terbaru membuka kemungkinan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar persyaratan lembur, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Menolak Bukan Berarti Malas
Meski aturan memberikan ruang persetujuan, kenyataan di tempat kerja bisa lebih rumit.
Pekerja kontrak atau karyawan yang sedang mengejar penilaian kinerja mungkin merasa sulit mengatakan tidak ketika atasan meminta tambahan pekerjaan.
Karena itu, komunikasi menjadi penting. Pekerja dapat meminta penjelasan mengenai urgensi pekerjaan, durasi lembur, pencatatan persetujuan, serta pembayaran upahnya.
Baca juga: Tanggal Merah untuk Siapa?
Jika muncul perselisihan, dokumen perjanjian kerja, catatan jam kerja, dan komunikasi dengan perusahaan dapat membantu memperjelas persoalan.
Pada akhirnya, profesionalisme bukan berarti selalu tersedia selama 24 jam.
Pekerjaan memang memiliki tanggung jawab. Namun, waktu istirahat juga merupakan hak yang dilindungi hukum.
Dan mengatakan tidak terhadap permintaan lembur tidak otomatis berarti seseorang tidak berdedikasi. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.