
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menghapus kata “ahli” dari pasal larangan pertanyaan menjerat dalam KUHAP. Perubahan ini memperjelas perbedaan kedudukan ahli dengan saksi dan terdakwa di ruang sidang.
Pendapat ahli perlu diuji, termasuk dasar data dan metode yang digunakan. Namun, menguji pendapat secara tajam tidak otomatis sama dengan mengajukan pertanyaan menjerat. Di sinilah putusan MK perlu dibaca secara cermat.
Dalam Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan Kamis (12/11/2026), MK menghapus kata “Ahli,” dari Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Rumusan pasal tersebut kini menjadi “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa.” Pokok perkaranya berangkat dari rumusan hukum yang rancu, tetapi dampaknya menyentuh cara orang diperiksa dan dilindungi.
Bermula dari Koma
Perkara ini diajukan Dicky Saputra, mahasiswa hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia mempersoalkan penulisan “Saksi Ahli, atau Terdakwa” dalam Pasal 215 KUHAP.
Tanpa koma di antara kata saksi dan ahli, keduanya bisa terbaca sebagai satu kelompok. Akibatnya, menurut pemohon, saksi biasa berpotensi dianggap tidak termasuk pihak yang dilindungi dari pertanyaan menjerat.
Dicky meminta agar rumusan itu dibaca menjadi saksi, ahli, atau terdakwa. MK mengambil jalan berbeda. Menghapus kata ahli sehingga perlindungan dalam pasal tersebut secara tegas menyebut saksi dan terdakwa.
Baca juga: Saat Aturan Tak Lagi Adil, Bolehkah Hakim Menyimpang?
Di sinilah masalah tanda baca berubah menjadi persoalan hak. Bayangkan seseorang datang untuk menerangkan kejadian, lalu perlindungannya diperdebatkan hanya karena dua kata dalam undang-undang menempel tanpa pemisah.
Bagi pembentuk undang-undang, perkara ini menjadi pengingat kecermatan bahasa menentukan bagaimana aparat memperlakukan orang. Satu rumusan kabur bisa memaksa warga menghadapi perdebatan yang seharusnya selesai sejak aturan disusun.
Saksi Berbeda Peran
Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, MK menelusuri hubungan Pasal 215 dengan Pasal 166 KUHAP lama. Perlindungan terhadap saksi dan terdakwa menjadi bagian penting penjelasannya.
Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah kemudian membacakan pertimbangan tentang perbedaan kedudukan saksi dan ahli. Saksi berkaitan dengan pengetahuan atau informasi mengenai perkara. Ahli hadir karena pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan khususnya.
Perbedaan itu menentukan arah pemeriksaan. Kepada saksi, pertanyaan diarahkan untuk menggali informasi perkara. Kepada ahli, pemeriksaan perlu menjangkau cara ia membangun pendapat.
Baca juga: Perkara Mirip, Putusan Berbeda: Jimly Dorong Penguatan Yurisprudensi
Sebagai ilustrasi, dalam perkara bukti digital, ahli dapat diminta menjelaskan bagaimana sebuah rekaman diperiksa. Apakah bahan yang diperiksa lengkap. Apakah kesimpulan berubah jika sebagian data ternyata keliru. Seberapa jauh metode yang digunakan mampu menjawab persoalan?
Pertanyaan seperti itu mungkin membuat ahli bekerja keras menjawab. Namun, tingkat kesulitan pertanyaan bukan ukuran tunggal apakah pemeriksaan telah menjerat. Menguji fondasi pendapat merupakan kebutuhan agar penjelasan ilmiah tidak berhenti sebagai klaim berwibawa.
Tajam Belum Menjerat
Penjelasan Pasal 215 memberi contoh pertanyaan menjerat. Suatu tindak pidana yang belum diakui terdakwa atau tidak dinyatakan saksi dimasukkan ke dalam pertanyaan seolah sudah diakui atau dinyatakan.
Contoh sederhananya, seseorang yang menyangkal mengambil uang langsung ditanya untuk apa uang itu dibelanjakan. Pertanyaan tersebut menyelipkan anggapan bahwa pengambilan uang sudah diakui.
Bandingkan dengan pertanyaan kepada ahli mengenai kecukupan sampel, kelemahan metode, atau kemungkinan kesimpulan alternatif. Pemeriksa sedang meminta alasan yang dapat diuji.
Pembedaan ini penting ketika persidangan beredar sebagai potongan video. Jawaban tersendat mudah diberi label “ahli tumbang”. Padahal, jeda menjawab bisa muncul karena persoalannya rumit atau pertanyaannya membutuhkan batasan.
Baca juga: Vonis Narkotika Tanpa Denda, Apa yang Berubah?
Sebaliknya, jawaban lancar juga belum menjamin analisis kuat. Pembaca perlu melihat apakah ahli menjawab pokok pertanyaan, menjelaskan keterbatasan, dan konsisten dengan data yang digunakan.
Kualitas pemeriksaan tidak bisa dinilai dari siapa yang terdengar paling galak. Yang perlu diperhatikan ialah apakah pertanyaan membantu mengurai persoalan atau justru mengaburkannya.
Pendapat Harus Teruji
Ada lapisan lain yang perlu dicatat. Dalam permohonannya, Dicky juga merujuk ketentuan perlindungan ahli dari pertanyaan menjerat dalam UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Karena itu, penghapusan satu kata dalam KUHAP tidak layak diberitakan sebagai hilangnya seluruh perlindungan ahli.
Analisis terhadap putusan ini perlu tetap bertumpu pada ruang lingkup yang benar: MK membenahi rumusan Pasal 215 dan membedakan kedudukan saksi dengan ahli.
Baca juga: Pengamatan Hakim Jadi Bukti, Gugup Bukan Berarti Bersalah
Bagi publik, pelajarannya praktis. Ketika dua ahli berbeda pendapat, jangan berhenti menghitung gelar atau membandingkan ketenaran. Periksa bahan yang mereka gunakan, pertanyaan yang mereka jawab, serta alasan di balik kesimpulannya.
Ahli yang terbuka menyebut keterbatasan justru membantu pengadilan memahami batas sebuah pengetahuan. Pernyataan “data ini belum cukup” dapat lebih berguna daripada kepastian yang tidak memiliki dasar memadai.
Gelar membuka pintu bagi seseorang untuk didengar. Kekuatan alasanlah yang membuat pendapatnya layak dipercaya. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.