
Pergantian pemimpin Bank Indonesia bukan sekadar urusan gedung tinggi dan rapat ekonomi. Keputusannya menjalar sampai harga barang, cicilan, pekerjaan, dan nilai tabungan.
NAMA Destry Damayanti akan tercatat dalam sejarah ekonomi Indonesia. DPR menyetujuinya sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna, Selasa, 1 September 2026. Ia menjadi perempuan pertama yang dipercaya memimpin bank sentral Indonesia.
Destry dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung hari ini. Ia menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada Juli lalu, ketika masa jabatan keduanya belum selesai.
Namun, pergantian ini bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi tertinggi Bank Indonesia. Ada pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa keputusan seorang Gubernur BI dapat ikut menentukan isi dompet kita?
Bank Indonesia mengatur arah kebijakan moneter. Ketika inflasi meningkat atau rupiah melemah terlalu dalam, BI dapat menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan. Langkah itu kemudian dapat merambat ke bunga kredit, cicilan rumah, pembiayaan kendaraan, modal usaha, hingga keputusan perusahaan membuka lapangan kerja.
Sebaliknya, bunga yang lebih rendah dapat mendorong kredit dan aktivitas ekonomi. Namun, jika dilakukan ketika tekanan harga dan nilai tukar belum aman, rupiah bisa kembali tertekan dan barang impor menjadi lebih mahal.
Destry masuk tepat di tengah persimpangan tersebut.
Data terbaru menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada Agustus mencapai 3,19 persen, naik dari 2,88 persen pada Juli. Angka itu masih berada dalam sasaran BI sebesar 1,5–3,5 persen, tetapi sudah mendekati batas atas.
Pada saat yang sama, neraca perdagangan Indonesia hanya mencatat surplus sekitar 130 juta dolar AS pada Juli. Ekspor tumbuh 6 persen, tetapi impor melonjak 27 persen. Ekonom Bank Permata Faisal Rachman mengingatkan, kesenjangan transaksi berjalan yang melebar dapat menekan rupiah dan memicu inflasi dari barang impor.
Rupiah diperdagangkan di sekitar Rp17.700 per dolar AS pada Selasa. Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga total 100 basis poin selama Mei–Juni untuk mempertahankan nilai tukar.
Berlari, tetapi Tetap Seimbang
Di sisi lain, pemerintah ingin ekonomi tumbuh semakin cepat. Destry memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 dapat mencapai 5,2–6 persen. Batas atas proyeksi itu sama dengan target pemerintah tahun depan dan menjadi jembatan menuju ambisi pertumbuhan 8 persen.
Setelah disetujui DPR, Destry mengatakan stabilitas tetap menjadi prioritas karena ketidakpastian global masih tinggi. Ia juga menjanjikan likuiditas yang cukup agar perekonomian dapat terus tumbuh.
Kalimat itu terdengar teknis. Sederhananya, BI ingin menjaga dua hal sekaligus: rem tetap berfungsi, tetapi kendaraan tidak berhenti melaju.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Melambat, Bank Dunia Sorot Reformasi
Masalahnya, dua kepentingan tersebut tidak selalu searah.
Dalam uji kelayakan pada 26 Agustus, anggota Komisi XI DPR Harris Turino mempertanyakan sikap Destry jika pemerintah mendorong pertumbuhan 8 persen, sementara pelonggaran moneter berisiko meningkatkan inflasi dan melemahkan rupiah.
Pertanyaan itu menyentuh jantung Bank Indonesia: independensi.
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan BI sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, kecuali dalam hal yang secara tegas diatur undang-undang. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah tidak boleh berubah menjadi kepatuhan politik.
Bagi anak muda, independensi bank sentral mungkin terdengar jauh. Padahal, hasilnya hadir dalam harga laptop, biaya langganan digital, cicilan rumah pertama, bunga pinjaman usaha, dan peluang mendapatkan pekerjaan.
Destry memang mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin BI. Namun, sejarah yang lebih penting baru akan ditulis setelah pelantikannya. Apakah Bank Indonesia mampu membantu ekonomi berlari tanpa membuat harga-harga dan rupiah kehilangan keseimbangan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.