JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah mulai menggeser arah perlindungan tenaga kerja ke sektor yang selama ini jarang disorot, laut. Pada peringatan Hari Buruh 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ratifikasi konvensi internasional untuk buruh kapal perikanan.
Langkah ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Isinya mengesahkan International Labour Organization Convention No. 188, standar global yang mengatur hak dan perlindungan awak kapal perikanan.
Pesannya pentingnya, pekerja laut kini masuk radar kebijakan negara.
Perlindungan yang Lama Ditunggu
Konvensi ILO 188 bukan aturan biasa. Ini mengatur standar minimum kerja di kapal perikanan. Mulai dari jam kerja, keselamatan, hingga akses kesehatan.
Selama ini, banyak awak kapal bekerja dalam kondisi minim perlindungan. Tidak ada kontrak jelas. Risiko kerja tinggi. Bahkan, praktik eksploitasi masih ditemukan di beberapa wilayah.
Baca juga: Potongan Aplikator Ojol Dipangkas Jadi 8%, Driver Dapat Porsi Lebih Besar
Dengan ratifikasi ini, pemerintah punya dasar hukum lebih kuat untuk:
- Menjamin kondisi kerja layak di kapal
- Mengawasi praktik perekrutan
- Melindungi awak kapal dari eksploitasi
Artinya, buruh sektor perikanan tak lagi berada di “wilayah abu-abu” regulasi.
Kampung Nelayan Jadi Fokus Baru
Tak berhenti di regulasi, pemerintah juga menyiapkan intervensi langsung di level komunitas.
Prabowo mengumumkan rencana pembangunan 1.386 kampung nelayan pada 2026. Program ini akan berlanjut setiap tahun, dengan target tambahan 1.500 kampung nelayan per tahun dalam beberapa tahun ke depan.
Skalanya besar. Pemerintah menargetkan sekitar 6 juta nelayan terdampak langsung. Jika dihitung dengan keluarga, jumlahnya bisa menyentuh lebih dari 20 juta orang.
Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Pemerintah ingin membangun ekosistem ekonomi nelayan.
Dari Es hingga Kapal
Masalah klasik nelayan Indonesia sebenarnya sederhana, hasil tangkapan cepat rusak.
Banyak nelayan melaut tanpa fasilitas penyimpanan. Tanpa es. Tanpa cold storage. Akibatnya, mereka terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
Pemerintah kini mencoba memutus rantai kerugian itu.
Di setiap kampung nelayan, akan dibangun pabrik es. Fasilitas ini memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan lebih lama. Kualitas ikan terjaga. Nilai jual meningkat.
Selain itu, bantuan kapal juga disiapkan untuk meningkatkan produktivitas.
Langkah ini mengarah pada satu tujuan, menaikkan posisi tawar nelayan dalam rantai pasok perikanan.
Negara Mulai Masuk ke Laut
Untuk pertama kalinya, sektor nelayan disebut sebagai fokus utama intervensi negara secara sistematis.
Selama ini, kebijakan sering berhenti di darat—industri, manufaktur, atau pekerja formal. Sementara nelayan, yang jumlahnya jutaan, cenderung tertinggal dalam desain kebijakan.
Kebijakan terbaru ini memberi sinyal perubahan.
Perlindungan buruh kapal lewat standar global. Pembangunan kampung nelayan berbasis infrastruktur. Dan intervensi langsung untuk memperbaiki rantai ekonomi.
Namun, tantangannya belum selesai.
Implementasi akan jadi kunci. Dari pengawasan di laut, hingga keberlanjutan fasilitas di kampung nelayan. Tanpa itu, kebijakan berisiko berhenti sebagai janji. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.