JAKARTA, mulamula.id – Di era media sosial, satu kalimat pejabat bisa berubah menjadi krisis dalam hitungan menit. Masalahnya, di Indonesia, terlalu banyak suara sering kali muncul bersamaan. Publik akhirnya bingung, mana yang resmi, mana yang opini pribadi, dan mana yang benar-benar mewakili negara.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Gun Gun Heryanto M.Si, menilai pemerintah perlu segera membangun protokol komunikasi kelembagaan yang lebih disiplin dan terkoordinasi. Bukan sekadar memperbaiki cara bicara pejabat, tetapi mendesain ulang tata kelola komunikasi negara.
Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi berjalan parsial. Apalagi ketika isu publik bergerak sangat cepat dan serangan opini datang dari berbagai arah.
“Harus ada desain komunikasi kelembagaan yang jelas,” ujarnya dalam dialog program Satu Meja di Kompas TV.
Banyak Suara, Satu Pemerintah
Masalah utama komunikasi pemerintahan hari ini bukan kekurangan saluran. Justru sebaliknya. Terlalu banyak pintu bicara.
KSP berbicara. Bakom berbicara. Kementerian teknis bicara sendiri. Kadang penasehat komunikasi ikut memberi komentar publik. Dalam beberapa kasus, narasinya tidak sinkron.
Akibatnya, publik melihat pemerintah seperti tidak memiliki satu arah komunikasi.
Baca juga: Homeless Media dan Saat Atensi Mengalahkan Verifikasi
Padahal, dalam tata kelola modern, komunikasi pemerintah adalah bagian dari sistem pengambilan keputusan. Bukan sekadar aktivitas konferensi pers.
Komunikasi publik pemerintah adalah proses penyampaian kebijakan negara secara resmi, terukur, dan konsisten agar publik memahami arah keputusan pemerintah.
Ketika narasi antar lembaga bertabrakan, kepercayaan publik ikut terkikis.
Negara Perlu “Dapur Narasi”
Dalam pandangan akademik itu, pemerintah sebenarnya membutuhkan satu “dapur narasi” yang bekerja rapi di belakang layar.
Peran penasehat presiden bidang komunikasi, misalnya, dinilai Gun Gun Heryanto, seharusnya fokus pada fungsi internal untuk Presiden. Bukan menjadi juru bicara publik yang aktif berkomentar di ruang media.
Fungsinya, gambar Gun Gun, lebih dekat pada model FCR, yakni Finding, Conclusion, Recommendation.
Artinya, penasehat bertugas mengumpulkan informasi, menyusun kesimpulan strategis, lalu memberi rekomendasi kepada Presiden. Bukan ikut masuk ke arena perdebatan publik sehari-hari.
Model seperti ini dianggap penting agar Presiden memiliki satu jalur narasi yang matang sebelum kebijakan dilempar ke ruang publik.
Dalam praktik komunikasi politik modern, posisi ini sering disebut sebagai “koki narasi” pemerintahan. Orang yang menyiapkan struktur pesan, tetapi tidak selalu tampil di depan kamera.
KSP dan Bakom Jangan Tumpang Tindih
Hal lain yang disorot Gun Gun adalah belum tegasnya batas peran antar lembaga komunikasi pemerintah.
KSP dinilai memiliki fungsi komunikasi presidensial yang bersifat resmi, direktif, dan otoritatif, terutama terkait program prioritas Presiden.
Sementara Bakom lebih berfungsi membangun infrastruktur komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Maung Masuk ASEAN, Simbol Baru Diplomasi Prabowo di Filipina
Jika batas ini tidak diperjelas, konflik pernyataan mudah terjadi.
Publik akhirnya menerima terlalu banyak versi dari satu isu yang sama.
Dalam situasi krisis, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Sebab publik membutuhkan kepastian, bukan kompetisi narasi antar pejabat.
Krisis Tak Bisa Dijawab Spontan
Di era digital, satu unggahan media sosial dapat memicu tekanan politik nasional hanya dalam beberapa jam.
Karena itu, komunikasi krisis tidak bisa lagi dijawab spontan.
Pemerintah membutuhkan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang bekerja cepat tetapi tetap disiplin. Mulai dari deteksi isu, penyusunan respons, hingga penentuan siapa yang berbicara ke publik.
Dalam diskusi itu juga muncul pertanyaan penting, apakah pemerintah saat ini sudah memiliki desain protokol komunikasi kelembagaan yang benar-benar terintegrasi?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena setiap pernyataan pejabat publik pada akhirnya selalu melekat pada institusi negara.
Dan ketika negara berbicara terlalu banyak dengan nada berbeda, publik sering kali justru berhenti mendengar. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.