
Dua karyawan memeriksa dokumen pengupahan di kantor. Kenaikan UMP 2027 tidak otomatis membuat seluruh pekerja menerima kenaikan gaji dengan persentase yang sama. Foto: Ilustrasi AI/ MulaMula.
JAKARTA, mulamula.id – Upah minimum naik, gaji ikut naik? Belum tentu. Kabar kenaikan UMP 2027 memang membawa harapan bagi pekerja. Namun, angka baru yang diumumkan gubernur tidak otomatis membuat seluruh karyawan menerima tambahan penghasilan dengan persentase sama.
Pemerintah menetapkan Sabtu, 21 November 2026, sebagai batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
DKI Jakarta bahkan sudah lebih dulu menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026) menetapkan upah baru itu berlaku mulai 1 Januari 2027.
Tetapi, siapa sebenarnya yang wajib menerima penyesuaian gaji?
Pekerja Baru Dilindungi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan penjelasan penting.
Pasal 140 ayat (1) menegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan.
Artinya, pekerja baru menjadi kelompok yang secara langsung dilindungi batas upah tersebut.
Baca juga: Gaji Setara UMP Bebas Pajak, Isi Dompet Bertambah Berapa?
Jika gaji pekerja berada di bawah ketentuan minimum yang berlaku, perusahaan harus melakukan penyesuaian sesuai aturan.
Namun, pekerja baru dengan kualifikasi tertentu juga dapat menerima upah lebih tinggi daripada minimum.
Perlu diingat, standar pengupahan tidak hanya berbentuk UMP. Daerah yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki ketentuan tersendiri. Upah minimum sektoral juga dapat berlaku pada sektor tertentu.
Karyawan Lama Tidak Otomatis
Bagaimana nasib karyawan yang sudah bekerja dua, lima, atau sepuluh tahun?
Pasal 146 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.
Penyusunannya mempertimbangkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kemampuan perusahaan, dan produktivitas.
Baca juga: 732 Ribu Berebut Magang, Sesulit Apa Cari Kerja?
Struktur tersebut menjadi pedoman penetapan upah pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.
Dengan demikian, kenaikan UMP sebesar 7,10 persen di Jakarta bukan berarti setiap karyawan otomatis menerima kenaikan gaji sebesar 7,10 persen.
Meski begitu, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban pengupahan, termasuk menerapkan struktur dan skala upah yang ditetapkan sesuai hukum.
Buruh dan Pengusaha Berbeda
Menjelang penetapan UMP 2027, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Usulan itu mencerminkan dorongan serikat pekerja agar penyesuaian upah mampu mengimbangi kebutuhan hidup.
Dari kalangan pengusaha, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan proses penetapan UMP Jakarta dapat diterima karena mengikuti aturan.
Namun, ia mengingatkan adanya tekanan biaya energi, logistik, dan bahan baku yang memengaruhi kemampuan perusahaan.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani juga mengingatkan agar kebijakan pengupahan tetap mendukung penciptaan kesempatan kerja.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan tantangan penetapan upah minimum: meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha.
Cek Aturan Gaji Sendiri
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formulanya memasukkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Sementara UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November, batas pengumuman UMK dijadwalkan pada 25 November 2026.
Karena itu, pekerja perlu memastikan standar minimum yang berlaku di daerahnya. Bagi mereka yang sudah bekerja setahun atau lebih, struktur dan skala upah perusahaan menjadi rujukan penting.
Baca juga: BSU Rp900 Ribu, Seberapa Membantu Kantong Pekerja?
Undang-undang juga mengatur pengecualian tertentu, termasuk bagi usaha mikro dan kecil serta mekanisme permohonan pengecualian bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan.
Jadi, jangan hanya melihat berapa persen UMP naik. Periksa juga masa kerja, standar minimum di daerah, serta ketentuan pengupahan perusahaan.
Sebab, kenaikan upah minimum adalah bagian dari perlindungan pekerja, bukan janji bahwa seluruh gaji otomatis naik dengan persentase sama. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.