JAKARTA, mulamula.id – Indonesia menghadapi persoalan serius dalam penguasaan data geospasial. Hingga kini, negara belum benar-benar berdaulat atas data yang menjadi fondasi banyak kebijakan strategis, dari pembangunan hingga pertahanan.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Mohamad Arief Syafi’i, mengakui hal ini secara terbuka. Ia menyebut, data geospasial yang paling lengkap justru dimiliki platform asing seperti Google Maps dan HERE Maps.
Pengakuan ini disampaikan Arief dalam rapat dengar pendapat dengan DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data, Senin (6/4/2016).
Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kedaulatan informasi.
Ketergantungan yang Mengkhawatirkan
Arief menegaskan, persoalan bukan hanya pada teknologi satelit, tetapi juga pada penguasaan data mentah. Bahkan untuk kebutuhan dasar pemetaan, Indonesia masih tertinggal.
Baca juga: Perang Era Satelit, Intelijen Militer Kini Bisa Viral di Media Sosial
Padahal, di era digital, data geospasial menjadi “infrastruktur tak terlihat” yang menentukan arah pembangunan. Mulai dari perencanaan kota, mitigasi bencana, hingga sistem logistik nasional.
Tanpa kontrol atas data sendiri, keputusan strategis bisa bergantung pada pihak luar.
Teknologi Maju, Akses Terbatas
Secara global, teknologi penginderaan jauh sebenarnya sudah sangat canggih. Resolusi citra satelit sipil kini bisa mencapai 30 cm, cukup untuk mengidentifikasi objek kecil di permukaan bumi.
Namun, akses terhadap resolusi tertinggi tetap dibatasi. Teknologi kelas militer tidak tersedia untuk publik, termasuk bagi negara berkembang.
Baca juga: Jepang Miliki 14.000 Pulau Hasil Pemetaan Ulang Geospasial
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi kendala alam. Tutupan awan yang tinggi membuat satelit optis kurang efektif di banyak wilayah.
Solusinya, pemerintah mulai melirik teknologi radar yang mampu menembus awan dan bekerja siang-malam.
Pesawat Masih Jadi Andalan
Meski satelit berkembang pesat, pemetaan presisi tinggi masih mengandalkan pesawat udara.
Dengan teknologi ini, resolusi bisa mencapai 8 cm. Lebih tajam, dan yang terpenting, lebih akurat secara posisi.
Satelit memang cepat dan luas jangkauannya. Tapi dalam hal ketelitian posisi, pesawat masih unggul.
Ini penting untuk kebutuhan skala besar, seperti pembangunan infrastruktur atau penataan wilayah.
Dimensi Pertahanan yang Tak Bisa Diabaikan
Isu ini tidak berhenti di ranah sipil. Data geospasial juga menjadi bagian dari sistem pertahanan.
Arief mengingatkan, tanpa data yang akurat dan mandiri, risiko kesalahan dalam operasi militer bisa meningkat.
Dalam konteks konflik modern, citra satelit menjadi salah satu alat utama dalam pengambilan keputusan. Negara yang menguasai data, menguasai medan.
DPR Soroti Ketertinggalan
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Sturman Panjaitan, menilai Indonesia masih tertinggal jauh dalam teknologi pemetaan.
Ia mengingat pengalaman lama saat militer Amerika Serikat mampu membuat peta detail secara cepat di lapangan. Bahkan, teknologi satelit mereka sejak puluhan tahun lalu sudah bisa mendeteksi objek kecil seperti kendaraan.
Baca juga: Indonesia, Raja Pulau Dunia dengan Lebih 17.000 Gugusan
Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Indonesia dinilai belum mampu mengejar ketertinggalan tersebut.
Dorongan Kemandirian Teknologi
Rancangan Undang-Undang Satu Data diharapkan menjadi momentum perubahan. Regulasi ini tidak hanya soal integrasi data, tetapi juga tentang kedaulatan.
Arief menekankan pentingnya membangun satelit sendiri sebagai langkah strategis. Dengan begitu, pembaruan data bisa dilakukan lebih cepat, luas, dan independen.
Baca juga: Jack Dangermond, Miliarder yang Mengubah Dunia dengan Peta
Tanpa itu, Indonesia akan terus bergantung, baik pada data maupun teknologi dari luar.
Di era di mana data menjadi “senjata baru”, kedaulatan geospasial bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.