JAKARTA, mulamula.id – Dulu, menjadi media berarti melewati proses panjang. Ada rapat redaksi. Ada verifikasi. Ada koreksi berita. Ada kode etik. Ada tanggung jawab hukum ketika informasi yang disajikan ternyata keliru.
Media dibangun bukan hanya untuk cepat, tetapi juga untuk dipercaya.
Namun di era algoritma, lanskap itu berubah drastis. Hari ini, satu video berdurasi 60 detik bisa memiliki pengaruh lebih besar dibanding newsroom yang dibangun selama puluhan tahun. Atensi menjadi mata uang baru. Distribusi menjadi kekuatan utama.
Perubahan itu terasa semakin nyata ketika Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah mulai merangkul kelompok “homeless media” atau media baru sebagai mitra komunikasi publik pemerintah.
Pernyataan itu segera memantik diskusi panjang di ruang digital. Bukan semata soal siapa yang dirangkul pemerintah, tetapi tentang pertanyaan yang lebih mendasar, apakah negara masih membedakan antara jurnalisme, konten, dan distribusi pengaruh?
Dari Newsroom ke Feed
Istilah “homeless media” sendiri sebenarnya bukan istilah baru. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini mulai dipakai untuk menggambarkan ekosistem media digital yang tumbuh besar di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X, tetapi tidak lahir dari struktur media massa konvensional.
Mereka tidak selalu memiliki newsroom besar. Tidak semuanya berbentuk perusahaan pers. Sebagian lahir sebagai akun komunitas, kanal kreator, media niche, hingga platform berbasis konten visual dan budaya populer.
Namun, pengaruh mereka sangat besar.
Baca juga: AI Ringkas Berita, Traffic Turun: Media Online Masuk Fase Kritis?
Di tengah menurunnya konsumsi media konvensional, generasi muda mulai lebih banyak menerima informasi dari timeline, feed, video pendek, podcast, dan creator digital. Berita tidak lagi selalu datang dari homepage media. Berita kini datang dari algoritma.
Di titik itulah pemerintah tampaknya mulai membaca perubahan arah publik.
Qodari menyebut pendekatan ini sebagai upaya memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat digital yang kini mengonsumsi informasi dengan cara berbeda. Secara komunikasi politik, langkah itu bisa dipahami. Negara tentu ingin hadir di ruang yang ramai dihuni publik.
Makna Verifikasi Media
Tetapi, persoalannya tidak berhenti di sana.
Sebab ketika semua kanal distribusi mulai diposisikan setara sebagai “media”, muncul kegelisahan lain yang lebih dalam, lalu apa arti proses panjang yang selama ini dijalani media arus utama?
Apa arti verifikasi Dewan Pers?
Apa arti kode etik jurnalistik?
Apa arti cover both sides, fact-checking, dan tanggung jawab redaksi jika pada akhirnya ukuran pengaruh lebih banyak ditentukan oleh engagement dan jangkauan algoritma?
Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap media baru atau creator digital. Dunia memang berubah. Publik juga berubah.
Masalahnya, algoritma tidak bekerja dengan standar etik jurnalistik.
Baca juga: Perang Era Satelit, Intelijen Militer Kini Bisa Viral di Media Sosial
Algoritma tidak bertanya apakah sebuah informasi sudah diverifikasi. Tidak peduli apakah berita sudah melewati editor. Tidak memeriksa apakah sumbernya kredibel atau tidak.
Algoritma hanya membaca satu hal, perhatian manusia.
Konten yang memicu emosi, kemarahan, atau rasa penasaran lebih mudah naik ke permukaan. Sementara informasi yang hati-hati, berimbang, dan penuh verifikasi sering kalah cepat dalam perebutan atensi.
Krisis Otoritas Informasi
Di sinilah media mainstream menghadapi krisis terbesar dalam sejarah digitalnya.
Bukan sekadar kehilangan pembaca. Tetapi, kehilangan monopoli otoritas informasi.
Dulu, media dipercaya karena memiliki mekanisme kontrol internal. Hari ini, otoritas itu perlahan digeser oleh distribusi platform. Orang lebih sering percaya pada siapa yang muncul paling sering di feed mereka.
Akibatnya, batas antara jurnalisme, hiburan, propaganda, personal branding, dan opini publik mulai kabur.
Baca juga: Media Sosial 2026: AI Jadi Otak, Kreator Jadi Mesin Belanja
Padahal dalam praktiknya, media terverifikasi Dewan Pers memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding sekadar membuat konten viral. Ada kewajiban koreksi. Ada mekanisme pengaduan. Ada standar etik yang harus dipatuhi.
Proses itu panjang dan tidak murah.
Karena itu, kegelisahan sebagian newsroom hari ini sebenarnya bukan soal iri terhadap creator digital. Melainkan kekhawatiran bahwa kerja jurnalistik perlahan dipersempit hanya menjadi salah satu bentuk konten di tengah ekonomi perhatian digital.
Saat Batas Mengabur
Ironisnya, di saat media dituntut semakin ketat menjaga akurasi, publik digital justru bergerak semakin cepat mengonsumsi informasi tanpa jeda verifikasi.
Situasi ini membuat industri media memasuki fase yang tidak mudah. Mereka harus tetap menjaga disiplin jurnalistik, tetapi sekaligus dipaksa bermain dalam ekosistem algoritma yang lebih menghargai kecepatan dan engagement.
Dan mungkin, di situlah pertanyaan terbesarnya muncul.
Di tengah banjir konten dan perebutan perhatian digital, apakah publik masih melihat perbedaan antara informasi yang diverifikasi dan informasi yang hanya ramai dibagikan?
Sebab pada akhirnya, ketika krisis besar datang, ketika hoaks menyebar, ketika manipulasi AI makin sulit dibedakan dari kenyataan, publik tetap akan membutuhkan institusi yang bersedia memikul tanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan.
Dan tanggung jawab itu, setidaknya sampai hari ini, masih menjadi inti dari jurnalisme. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.