JAKARTA, mulamula.id – Bank Dunia memberi sinyal penting untuk ekonomi Indonesia tahun ini. Pertumbuhan masih kuat. Tapi, ruang geraknya mulai menyempit.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen pada 2026. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 5,1 persen.
Proyeksi itu juga berada di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,2 persen. Bahkan, masih jauh dari ambisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin membawa ekonomi mendekati 6 persen.
Tumbuh, tapi Tertahan
Bank Dunia menilai Indonesia masuk 2026 dengan modal yang cukup kuat. Ekonomi kuartal I tumbuh 5,6 persen secara tahunan. Ini menjadi kinerja kuartalan terkuat sejak 2021.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama. Belanja warga naik karena Ramadan dan Lebaran datang lebih awal. Stimulus fiskal juga ikut menjaga daya beli.
Baca juga: Harga Obat Naik Saat Rupiah Melemah, BPJS Tetap Aman
Namun, cerita besarnya tidak sesederhana itu.
Bank Dunia melihat pertumbuhan kuat pada awal tahun lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah yang dimajukan ke depan. Konsumsi pemerintah bahkan diproyeksikan tumbuh 8,7 persen tahun ini.
Artinya, ekonomi masih bergerak. Tapi, mesin utamanya belum sepenuhnya datang dari produktivitas baru.
Tekanan dari Luar
Risiko terbesar datang dari luar negeri.
Konflik geopolitik membuat harga energi tetap tinggi. Bank Dunia memperkirakan harga minyak Brent berada di kisaran US$94 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi APBN 2026.
Dampaknya bisa menjalar ke banyak sisi. Ongkos subsidi naik. Biaya impor membesar. Harga pupuk dan logistik bisa ikut terdorong. Dunia usaha juga menghadapi biaya produksi yang lebih mahal.
Pada saat yang sama, kondisi moneter global masih ketat. Imbal hasil obligasi tinggi. Investor lebih sensitif terhadap risiko baru. Rupiah pun tetap rentan bila tekanan eksternal membesar.
Bukan Sekadar Belanja
Bank Dunia mengingatkan, ketergantungan pada belanja pemerintah punya batas.
Ruang fiskal Indonesia sedang lebih sempit. Rasio pajak pada 2025 hanya 9,3 persen terhadap PDB. Defisit fiskal juga melebar menjadi 2,9 persen PDB.
Situasi ini membuat pilihan kebijakan makin sulit. Pemerintah perlu menjaga daya beli. Tapi, pemerintah juga harus memastikan anggaran tidak habis untuk belanja jangka pendek.
Di sinilah reformasi menjadi penting.
Bank Dunia menilai belanja modal punya dampak lebih besar dibandingkan belanja konsumsi pemerintah. Setiap tambahan belanja investasi publik dapat memberi dorongan lebih kuat ke aktivitas ekonomi setelah dua tahun.
Pekerjaan Rumah Besar
Ada tiga agenda yang disorot Bank Dunia.
Pertama, reformasi subsidi BBM. Subsidi yang terlalu luas memang menahan harga dalam jangka pendek. Tapi, beban anggarannya besar dan manfaatnya tidak selalu tepat sasaran.
Kedua, perbaikan kualitas investasi publik. Proyek harus dipilih lebih disiplin, transparan, dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Ketiga, reformasi logistik. Biaya logistik yang tinggi membuat barang lebih mahal, industri kurang kompetitif, dan investasi lebih sulit bergerak cepat.
Ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi butuh reformasi produktivitas agar tidak hanya bergantung pada stimulus dan belanja pemerintah.
Baca juga: DHE SDA Masuk Himbara, Monopoli atau Hak Negara?
Tanpa reformasi, pertumbuhan 5 persen bisa menjadi plafon baru. Dengan reformasi yang konsisten, peluang untuk tumbuh lebih tinggi tetap terbuka.
Bagi anak muda, isu ini bukan sekadar angka makro. Pertumbuhan yang sehat berarti peluang kerja yang lebih baik, harga yang lebih terkendali, dan ruang ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, tantangan Indonesia bukan hanya mengejar angka 6 persen. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan itu kuat, produktif, dan terasa sampai ke kelas menengah baru. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.