JAKARTA, mulamula.id – Pelemahan rupiah mulai terasa sampai ke rak obat. Sejumlah produk farmasi di luar skema BPJS Kesehatan mengalami kenaikan harga. Besarannya disebut berada di kisaran 10–20 persen.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah memantau daftar obat yang mengalami penyesuaian harga. Kementerian Kesehatan juga mulai memilah kenaikan yang masih wajar dan kenaikan yang perlu dicermati.
Rupiah Menekan Obat
Isu ini penting karena harga obat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Saat rupiah melemah terhadap dolar AS, industri farmasi ikut terkena tekanan. Penyebabnya, sebagian bahan baku obat masih bergantung pada impor.
Namun, kenaikan harga obat tidak bisa dibaca sesederhana kurs dolar naik, lalu semua obat ikut naik dengan angka yang sama. Struktur biaya industri farmasi lebih kompleks.
Ada bahan baku yang dibeli dengan mata uang asing. Tetapi ada juga biaya lain yang tetap menggunakan rupiah. Misalnya gaji karyawan, distribusi, listrik, pemasaran, dan operasional pabrik.
Kenaikan Masih Diawasi
Karena itu, pemerintah menilai kenaikan 10–20 persen pada sejumlah obat komersial masih bisa dipahami. Kenaikan di atas angka tersebut akan menjadi perhatian khusus.
Budi mengingatkan pelaku industri agar tidak memanfaatkan situasi pelemahan rupiah untuk mengambil untung berlebihan. Menurutnya, penyesuaian harga harus didasarkan pada kenaikan biaya yang benar-benar terjadi.
Baca juga: Harga Obat di Indonesia 3-5 Kali Lebih Mahal
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, juga telah berkomunikasi dengan industri farmasi. Pemerintah ingin memastikan pasokan tetap tersedia, tetapi harga tidak bergerak terlalu jauh.
BPJS Tetap Dijaga
Poin paling penting ada pada obat BPJS. Pemerintah memastikan harga dan ketersediaan obat dalam sistem BPJS Kesehatan masih aman. Artinya, pasien yang mengakses layanan kesehatan melalui BPJS tidak langsung dibebani kenaikan harga obat di pasar komersial.
Kondisi ini memperlihatkan satu hal. Pelemahan rupiah bukan hanya isu pasar uang. Dampaknya bisa merambat ke biaya kesehatan, harga kebutuhan harian, dan daya beli masyarakat.
Bagi Gen Z, isu ini juga relevan. Banyak anak muda mulai membeli vitamin, obat bebas, suplemen, atau kebutuhan kesehatan sendiri. Kenaikan harga kecil, jika terjadi luas dan terus-menerus, tetap terasa di dompet.
Baca juga: 70 Juta Orang di Indonesia Mengidap Penyakit Hati Kronis
Di sisi lain, kasus ini membuka kembali pembahasan besar soal ketahanan industri farmasi nasional. Selama bahan baku obat masih banyak bergantung pada impor, harga obat di Indonesia akan tetap sensitif terhadap gejolak kurs.
Pemerintah perlu menjaga dua sisi sekaligus. Industri farmasi harus tetap bisa berproduksi. Masyarakat juga harus tetap bisa membeli obat dengan harga masuk akal.
Untuk saat ini, pesan pemerintah jelas. Obat non-BPJS mulai naik, tetapi obat BPJS masih dijaga. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengawasan harga berjalan nyata, bukan hanya berhenti pada imbauan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.