ANAK-ANAK berseragam merah putih berjalan pelan di atas papan-papan kayu.
Di bawah kaki mereka, air keruh mengalir cukup deras. Papan itu disusun menjadi jembatan sementara dan ditopang drum plastik. Di sekelilingnya terlihat puing, batang pohon, tiang miring, serta bekas kerusakan yang belum sepenuhnya dibersihkan.
Mereka bukan sedang berekreasi. Mereka sedang menempuh perjalanan untuk belajar.
Potret tersebut dibagikan Azzahra Putri Santi melalui Instagram pada 20 Mei 2026. Perempuan muda yang aktif mendampingi anak-anak melalui Yayasan Seribu Satu Cita itu mengunjungi wilayah terdampak bencana di Aceh bersama Ekspedisi Kitabisa.
“Aceh belum baik-baik aja,” tulis Azzahra dalam unggahannya.
Pesan yang muncul dalam video itu bahkan lebih menohok.
“Mereka cuma enggak punya sekolah, bukan enggak punya mimpi.”
Seragam Kembali Dipakai, Sekolah Belum Normal
Unggahan tersebut tidak menggambarkan kondisi seluruh sekolah di Aceh. Namun, foto-fotonya memperlihatkan satu kenyataan yang mudah luput dari perhatian.
Sekolah bisa disebut kembali berjalan, tetapi belum tentu benar-benar pulih.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 4.820 sekolah telah kembali menjalankan pembelajaran penuh.
Itu berarti sebagian besar kegiatan belajar sudah dimulai lagi.
Namun, pemerintah juga mengakui masih ada sekolah yang belajar di ruang darurat, menggunakan tenda sementara, atau menumpang di sekolah lain.
Istilah “pembelajaran penuh” karena itu tidak selalu berarti murid sudah kembali ke ruang kelas yang aman, lengkap, dan nyaman.
Anak tetap dapat belajar meski bangunan belum selesai diperbaiki. Mereka tetap dapat tercatat aktif meski perjalanan menuju tempat belajar harus melewati jalan berlumpur atau jembatan darurat.
Ribuan Sekolah Masih Diperbaiki
Pemulihan fisik sekolah di Sumatra memang sedang dikebut.
Data per 25 Mei 2026 menunjukkan 3.101 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi dengan total bantuan sekitar Rp2,9 triliun. Sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama senilai Rp2 triliun.
Khusus di Aceh, Kemendikdasmen pada Juni 2026 mencatat 3.120 sekolah terdampak bencana. Sebanyak 2.920 sekolah telah masuk penanganan, 188 mengalami kerusakan berat, dan 63 sekolah harus direlokasi.
Angka tersebut menunjukkan skala pekerjaan yang tidak kecil.
Memperbaiki pendidikan setelah bencana bukan hanya mengganti atap atau mengecat dinding. Pemerintah juga harus memastikan akses jalan, jembatan, sanitasi, listrik, ruang kelas, buku, serta keselamatan guru dan murid.
Tanpa itu, kegiatan belajar mungkin berjalan, tetapi keadaan darurat belum benar-benar berakhir.
Bukan Sekadar Konten yang Bikin Sedih
Di media sosial, potret anak melintasi jembatan rapuh mudah mengundang simpati. Orang bisa memberikan tanda suka, membagikan unggahan, lalu melanjutkan menggulir layar.
Namun, dokumentasi Azzahra menunjukkan bahwa media sosial juga dapat menjadi alat untuk membawa persoalan pelosok ke ruang publik.
Azzahra dan komunitasnya menggunakan konten untuk menggalang perhatian dan bantuan bagi kebutuhan pendidikan anak. Langkah seperti ini penting karena banyak kondisi lapangan tidak selalu terlihat dari kota besar.
Baca juga: Menembus Jalan Runtuh, Relawan Mengantar Harapan ke Gayo
Meski demikian, sekolah yang aman tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah video.
Donasi dan komunitas dapat membantu mempercepat pemulihan. Mereka dapat membangun ruang sementara, menyediakan perlengkapan belajar, atau membuka akses yang terputus.
Tetapi tanggung jawab utama memastikan hak pendidikan tetap berada pada negara.
Ketika Pendidikan Masih Ditentukan Lokasi
Di kota, pembicaraan pendidikan sudah bergerak menuju kecerdasan buatan, pembelajaran digital, dan keterampilan masa depan.
Di sebagian wilayah terdampak bencana, pertanyaannya masih lebih dasar, apakah anak dapat mencapai sekolah dengan selamat?
Kontras itu memperlihatkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya soal nilai ujian atau kualitas internet. Ketimpangan juga terlihat dari seberapa besar risiko yang harus dihadapi seorang anak untuk duduk di tempat belajar.
Baca juga: Target SDGs Meleset, Apa Dampaknya buat Hidup Kita?
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 4 menargetkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua. Artinya, akses yang aman dan layak tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan.
Dunia sendiri masih tertinggal dalam mencapai target pembangunan. Laporan SDGs PBB 2026 menyebut hanya 36 persen dari 139 target yang dapat dinilai berada di jalur pencapaian atau menunjukkan kemajuan moderat.
Namun, bagi anak-anak di atas jembatan kayu itu, SDGs bukan sekadar grafik global.
Ukurannya sederhana.
Apakah mereka mempunyai sekolah? Apakah jalannya aman? Apakah mereka dapat belajar tanpa mempertaruhkan keselamatan?
Mereka sudah membawa seragam, buku, dan mimpi.
Kini giliran sistem memastikan mereka mempunyai jalan yang aman untuk mencapainya. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.