Mereka bukan menteri, tetapi berada dekat dengan pusat pertimbangan presiden. Siapa saja mereka dan apa bidangnya?
JAKARTA, mulamula.id – Di sekitar presiden, selalu ada banyak lapis pengambil keputusan. Ada menteri. Ada wakil menteri. Ada kepala badan. Ada staf khusus. Ada juga penasihat khusus.
Nama terakhir ini sering muncul dalam berita politik. Namun, tidak semua pembaca tahu siapa saja tokohnya dan bidang apa yang mereka pegang.
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, jabatan penasihat khusus diisi oleh figur-figur besar. Latar mereka beragam. Ada mantan menteri, purnawirawan TNI-Polri, teknokrat, dokter, tokoh komunikasi, hingga pemimpin buruh.
Secara sederhana, penasihat khusus presiden adalah tokoh yang diberi mandat untuk memberikan masukan kepada presiden pada bidang tertentu tanpa duduk sebagai menteri.
Penasihat khusus Presiden Prabowo adalah lingkar ahli dan tokoh senior yang memberi pandangan strategis di luar struktur kementerian.
Bukan Menteri, Tetap Strategis
Jabatan penasihat khusus tidak sama dengan menteri.
Menteri memimpin kementerian. Mereka punya struktur birokrasi, anggaran, program, dan tanggung jawab administratif yang jelas.
Penasihat khusus bergerak di ruang yang berbeda. Tugas utamanya memberi pandangan, masukan, dan pertimbangan langsung kepada presiden.
Karena itu, posisi ini lebih dekat dengan fungsi strategis. Bukan fungsi eksekusi harian.
Baca juga: Prabowo-Megawati Bertemu di Istana, Sinyal Politik Adem Jelang Lebaran
Namun, pengaruhnya tetap bisa besar. Apalagi jika tokoh yang mengisi jabatan itu punya akses kuat, pengalaman panjang, dan jejaring luas di bidangnya.
Di sinilah daftar penasihat khusus Prabowo menjadi menarik untuk dibaca.
Bukan sekadar daftar nama. Daftar ini juga memperlihatkan isu apa saja yang dianggap penting oleh pemerintahan.
Daftar Penasihat Prabowo
Presiden Prabowo pertama kali melantik tujuh penasihat khusus pada 22 Oktober 2024. Dalam perjalanannya, jumlah itu bertambah. Setelah pelantikan terbaru pada 8 Juni 2026, daftar penasihat khusus Presiden Prabowo menjadi 10 orang. Data ini merujuk pada rilis resmi Presiden RI dan Kementerian Sekretariat Negara.
Berikut daftar penasihat khusus Presiden Prabowo:
- Wiranto
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. - Luhut Binsar Pandjaitan
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. - Dudung Abdurachman
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. - Purnomo Yusgiantoro
Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi. - Muhadjir Effendy
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji. - Terawan Agus Putranto
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. - Bambang Brodjonegoro
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional. - Ahmad Dofiri
Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. - Hasan Nasbi
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. - Said Iqbal
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Peta Isu Istana
Jika dibaca sebagai peta, daftar itu menunjukkan banyaknya isu yang ingin dijaga langsung dari dekat Istana.
Ada isu politik dan keamanan. Ada pertahanan. Ada energi. Ada ekonomi. Ada kesehatan. Ada haji. Ada digitalisasi pemerintahan. Ada komunikasi publik. Ada reformasi kepolisian. Ada pula ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Artinya, penasihat khusus bukan hanya pelengkap seremoni.
Mereka berada di titik temu antara pengalaman personal, jaringan politik, dan kebutuhan presiden atas masukan cepat.
Baca juga: Pemilu Jalan Utama, Prabowo Ingatkan Pergantian Kekuasaan Harus Damai
Dalam pemerintahan modern, presiden tidak hanya membutuhkan struktur formal. Presiden juga membutuhkan pembaca situasi. Mereka membaca risiko, arah kebijakan, suasana publik, dan kemungkinan dampak politik dari sebuah keputusan.
Di situlah para penasihat khusus bekerja.
Namun, publik tetap punya pertanyaan penting, seberapa jauh masukan mereka memengaruhi kebijakan?
Ukurannya Tetap Kebijakan
Daftar panjang tokoh senior bisa memberi kesan kuat. Namun, ukuran akhirnya bukan nama besar.
Ukuran akhirnya adalah kebijakan.
Apakah masukan bidang energi membuat transisi energi lebih rapi? Apakah masukan bidang kesehatan memperkuat layanan publik? Apakah masukan bidang komunikasi membuat pemerintah lebih jernih menjelaskan kebijakan? Apakah masukan bidang ketenagakerjaan membuat perlindungan pekerja lebih terasa?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena jabatan publik selalu menuntut akuntabilitas.
Penasihat khusus mungkin tidak memimpin kementerian. Namun, jika berada dekat dengan pusat keputusan, publik berhak membaca perannya.
Baca juga: Dari Karawang, Prabowo Sentil Elite yang Gemar Mengejek
Dalam politik, daftar nama tidak pernah benar-benar netral.
Daftar nama selalu bercerita tentang prioritas, arah, dan cara seorang presiden membangun lingkar pertimbangan.
Pada pemerintahan Prabowo, daftar penasihat khusus menunjukkan satu hal: banyak isu strategis ingin dibaca langsung dari dekat Istana.
Sekarang, publik tinggal menunggu hasilnya terasa di kebijakan.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.