PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan sekadar perpindahan kursi di kabinet. Di balik jabatan itu, ada keputusan tentang pajak, subsidi, utang, belanja negara, hingga ruang fiskal untuk program pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.
Pergantian ini tidak membawa orang baru ke lingkungan Kementerian Keuangan. Suahasil justru telah berada di pusat pengelolaan fiskal Indonesia selama bertahun-tahun.
Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019. Sebelumnya, Suahasil memimpin Badan Kebijakan Fiskal, lembaga yang menjadi dapur analisis ekonomi dan fiskal pemerintah.
Karena itu, publik tidak hanya melihat siapa yang baru dilantik. Pertanyaan yang lebih penting adalah arah apa yang akan dibawa Suahasil untuk menjaga keuangan negara?
Bukan Wajah Baru di Kementerian Keuangan
Suahasil lahir pada 23 November 1970. Kariernya berangkat dari dunia akademik.
Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994. Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan Master of Science di Cornell University, Amerika Serikat.
Gelar doktor ekonomi diperolehnya dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003. Pada 2009, Suahasil dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
Jejak akademiknya cukup panjang. Ia pernah memimpin Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi UI, Lembaga Demografi UI, serta Departemen Ilmu Ekonomi UI.
Suahasil kemudian semakin dekat dengan proses pembuatan kebijakan. Ia pernah terlibat dalam tim asistensi desentralisasi fiskal, pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Gubernur BI Berganti, Dompet Kita Ikut Dipertaruhkan
Pengalaman itu mempertemukan dua dunia, teori ekonomi dan pengambilan keputusan pemerintah.
Pada 2016, Suahasil resmi menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Tiga tahun kemudian, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kembali menduduki posisi tersebut dalam Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024.
Rekam jejak itu membuat pelantikannya lebih menyerupai promosi dari dalam ketimbang perubahan haluan secara mendadak. Profil resmi Kementerian Keuangan mencatat keterlibatannya dalam kebijakan fiskal, desentralisasi, dan pengelolaan ekonomi selama lebih dari satu dekade.
Kursi Baru, Tekanan Lebih Besar
Meski berasal dari lingkungan internal, tanggung jawab Suahasil kini berbeda. Wakil menteri membantu merumuskan kebijakan. Menteri harus berdiri paling depan ketika kebijakan tersebut dipertanyakan publik, DPR, pelaku usaha, dan pasar.
Ia juga masuk pada fase penting penyusunan APBN 2027.
Pemerintah merancang pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen dengan defisit anggaran sekitar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.426 triliun.
Angka-angka itu memperlihatkan tantangan utamanya. Pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan dan membiayai berbagai program strategis. Namun, disiplin fiskal tetap harus dijaga.
Target penerimaan harus realistis. Belanja harus menghasilkan manfaat nyata. Defisit juga tidak boleh melewati batas 3 persen terhadap PDB yang ditetapkan undang-undang.
Baca juga: Inflasi Menanjak, Tekanan Baru Datang dari BBM
Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global, tekanan nilai tukar, perubahan harga komoditas, serta biaya subsidi yang dapat bergerak mengikuti harga energi.
Dengan kata lain, pekerjaan Menteri Keuangan bukan hanya mencari uang untuk membiayai program pemerintah. Ia juga harus memastikan setiap prioritas tidak mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Publik Membutuhkan Lebih dari Kontinuitas
Penunjukan Suahasil dapat memberi sinyal kontinuitas karena ia memahami mesin birokrasi Kementerian Keuangan. Ia mengenal proses penyusunan anggaran, kebijakan perpajakan, hubungan fiskal pusat dan daerah, serta cara pemerintah merespons tekanan ekonomi.
Namun, kontinuitas saja belum cukup.
Publik akan menilai bagaimana pemerintah mengumpulkan penerimaan tanpa menambah tekanan berlebihan kepada kelompok pekerja dan kelas menengah. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian pajak serta kebijakan yang tidak berubah mendadak.
Generasi muda punya kepentingan yang sama besarnya. APBN membiayai pendidikan, layanan kesehatan, transportasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Utang yang dibuat hari ini pun akan ikut memengaruhi ruang kebijakan pada masa depan.
Karena itu, pelantikan Suahasil bukan akhir dari sebuah pergantian pejabat. Ini menjadi awal dari pembuktian yang jauh lebih substantif.
Ia dikenal sebagai teknokrat yang memahami angka. Kini, ia harus menunjukkan bahwa angka-angka dalam APBN dapat bekerja untuk kehidupan masyarakat.
Sebab, kredibilitas Menteri Keuangan tidak dibangun dari panjangnya daftar jabatan. Kredibilitas lahir ketika pertumbuhan, penerimaan, belanja, dan utang negara dikelola secara transparan serta manfaatnya terasa sampai ke rumah tangga. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.