Whoosh Melaju, Siapa Membayar Utang 80 Tahun?

Kereta cepat Whoosh melaju melintasi kawasan permukiman. Pemerintah menjadwalkan pengalihan 60 persen saham pengendali KCIC kepada entitas baru yang juga akan menangani pembayaran utang proyek hingga 80 tahun. Foto: KCIC.

Kereta cepat membawa penumpang dari Jakarta ke Bandung dalam sekitar 40 menit. Namun, skema pembayaran utangnya dapat melintasi beberapa generasi.

WHOOSH mengubah jarak menjadi hitungan menit. Kini, proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu menghadapi perjalanan yang jauh lebih panjang, menyelesaikan utang hingga 80 tahun.

Pemerintah menjadwalkan pengalihan 60 persen saham pengendali PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC pada 15 September 2026. Saham tersebut saat ini dikuasai konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia.

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mempertimbangkan Indonesia Investment Authority atau PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pemegang saham baru. Bisa salah satu, bisa juga kombinasi keduanya.

Perusahaan China tetap memegang 40 persen saham.

Perubahan ini bukan hanya soal siapa yang tercatat sebagai pemilik. Entitas pengendali baru juga akan memikul tanggung jawab pembayaran pinjaman Whoosh.

Nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar US$7,3 miliar. Pinjaman awal dari China Development Bank tercatat sebesar US$4,5 miliar. Tenornya semula 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun.

Setelah negosiasi restrukturisasi, China menyetujui tenor hingga 80 tahun. Purbaya memperkirakan cicilan berada di sekitar Rp1 triliun per tahun.

Tenor panjang membuat tagihan tahunan terlihat lebih ringan. Namun, kewajibannya bertahan jauh lebih lama.

Purbaya bahkan sempat berseloroh bahwa generasi hari ini mungkin telah tiada sebelum cicilan selesai. “Kita sudah mati, santai saja,” katanya dalam taklimat media, 8 September 2026.

Humornya kuat. Namun, pertanyaan kebijakannya lebih serius.

Bukan Berarti Langsung Dibayar Rakyat

Utang Whoosh tidak serta-merta berubah menjadi tagihan pribadi masyarakat. Pengalihan saham kepada INA atau SMI juga tidak otomatis berarti cicilannya langsung diambil dari APBN.

Pemerintah sebelumnya menyatakan pembayaran akan menggunakan skema non-APBN. Pada Oktober 2025, pemerintah mengarahkan penyelesaiannya melalui Danantara dan sumber dividen badan usaha negara.

Namun, rencana itu kini berubah. Pemerintah belum membuka secara rinci dari mana pemegang saham baru memperoleh dana pembayaran, apakah pengalihan dilakukan dengan kompensasi, serta bagaimana risiko akhirnya dibagi apabila pendapatan Whoosh belum mencukupi.

Baca juga: Suahasil Jadi Menkeu, APBN Menunggu Arah Baru

Di sinilah publik perlu mendapat penjelasan.

Memindahkan kewajiban dari satu badan milik negara ke badan lain tidak otomatis menghilangkan risikonya. Apalagi jika lembaga penerima juga mengelola aset atau dana yang membawa kepentingan publik.

Penumpang Bertambah, Beban Belum Hilang

Whoosh bukan proyek tanpa manfaat. Kereta berkecepatan hingga 350 kilometer per jam itu memangkas perjalanan Jakarta-Bandung dari lebih tiga jam menjadi sekitar 40 menit.

Jumlah penumpangnya juga terus tumbuh. KCIC mencatat lebih dari 10,7 juta perjalanan penumpang hingga Juli 2025. Pada musim liburan, jumlah penumpang harian pernah menembus 25 ribu orang.

Namun, kereta yang ramai belum tentu langsung menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutup biaya operasi, pemeliharaan, dan pembayaran utang.

Karena itu, keberhasilan Whoosh tidak cukup dinilai dari jumlah penumpang atau kecepatan kereta. Publik juga perlu mengetahui kemampuan proyek menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajibannya tanpa menggerus ruang fiskal untuk kebutuhan lain.

Ujian Pertama Suahasil

Pengalihan saham ini berlangsung sehari setelah Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.

Suahasil berjanji menjaga APBN tetap kredibel, mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto, dan memperkuat komunikasi publik yang dapat dipercaya.

Utang Whoosh akan menjadi salah satu ujian awal janji tersebut.

Terlebih, pemerintah masih ingin memperpanjang jalur kereta cepat sekitar 700 kilometer menuju Surabaya. Sampai sekarang, sumber pembiayaan ekspansi itu belum diumumkan secara terperinci.

Indonesia tentu membutuhkan transportasi publik yang cepat dan modern. Namun, modernitas tidak hanya berbicara tentang kereta yang melaju 350 kilometer per jam.

Modernitas juga menuntut angka yang terbuka, risiko yang terukur, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi yang belum ikut menyetujui utangnya. ***

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *