GRUP chat sering dianggap ruang aman. Tempat bercanda, melepas lelah, atau sekadar obrolan tanpa filter.
Tapi dalam hukum, tidak ada yang benar-benar “aman” jika sudah menyentuh batas tertentu.
Kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menjadi pengingat. Berawal dari percakapan di grup, berujung proses etik dan potensi pidana.
Pertanyaannya sederhana, tapi penting, sejak kapan obrolan di chat bisa berubah jadi pelanggaran hukum?
Bercanda Tidak Selalu Aman
Banyak orang merasa selama tidak ada sentuhan fisik, maka tidak ada masalah.
Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak hanya mengatur kekerasan fisik. Undang-undang ini juga mengakui adanya pelecehan seksual non-fisik, termasuk yang terjadi di ruang digital.
Baca juga: 16 Mahasiswa FH UI Dinonaktifkan, Kampus Perketat Penanganan Kasus Pelecehan
Artinya, komentar seksual, pesan tidak diinginkan, atau candaan yang bernuansa seksual bisa masuk kategori pelanggaran, jika memenuhi unsur tertentu.
Di titik ini, hukum tidak hanya melihat niat pelaku, tetapi juga dampaknya terhadap korban.
Batas Tipis di Chat
Dalam praktik, batas antara bercanda dan pelecehan memang tipis, tetapi bukan tanpa ukuran.
Hukum melihat apakah pesan tersebut diinginkan atau justru menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika seseorang menerima pesan bernuansa seksual yang tidak ia kehendaki, potensi pelanggaran mulai muncul.
Muatan pesan juga menjadi faktor penting. Semakin eksplisit atau sugestif unsur seksualnya, semakin besar risiko masuk kategori pelecehan. Apalagi jika disampaikan berulang dalam ruang yang membuat korban sulit menolak.
Konteks relasi juga tidak bisa diabaikan. Dalam grup, tekanan sosial sering membuat seseorang memilih diam, meski sebenarnya merasa terganggu. Dalam hukum, diam bukan berarti setuju.
Bisa Dijerat Pidana
Dalam kondisi tertentu, obrolan di chat memang bisa berujung pidana.
UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non-fisik dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukumannya bisa mencapai 9 bulan penjara, tergantung pada bentuk perbuatannya.
Jika masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), ancaman pidana bisa lebih berat, bahkan hingga 4 tahun.
Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan jika terdapat unsur penyebaran konten bermuatan asusila melalui media digital.
Artinya, satu perbuatan di ruang digital bisa bersinggungan dengan lebih dari satu aturan hukum.
Tantangan Pembuktian
Meski begitu, tidak semua kasus mudah dibuktikan.
Chat memang bisa menjadi alat bukti. Namun hukum tidak hanya melihat satu potongan pesan, melainkan keseluruhan konteks percakapan.
Baca juga: Bicara Boleh, Benci Jangan: Batas Baru Ekspresi di KUHP
Hakim akan mempertimbangkan bagaimana rangkaian percakapan itu terjadi, bagaimana hubungan antar pihak, serta apakah benar ada pihak yang dirugikan.
Tanpa konteks yang utuh, satu kalimat bisa memiliki banyak tafsir.
Dan di situlah sering muncul perdebatan.
Ruang Privat yang Tidak Privat
Banyak orang menganggap grup chat sebagai ruang privat.
Secara sosial, mungkin iya. Tapi secara hukum, tidak selalu.
Begitu percakapan disimpan, disebarkan, atau dilaporkan, statusnya berubah. Itu menjadi bagian dari alat bukti yang bisa diuji di hadapan hukum.
Di titik itu, semua yang ditulis tidak lagi sekadar “candaan”.
Peran Kampus dan Hukum
Dalam kasus seperti di UI, penanganan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana.
Kampus memiliki mekanisme internal, seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), yang berfungsi menangani laporan secara etik dan administratif.
Baca juga: Kasus Pelecehan di FH UI, Pemerintah Pastikan Perlindungan Korban
Ini penting, karena tidak semua kasus harus langsung masuk ke ranah pidana. Namun jika unsur pidana terpenuhi, proses hukum tetap dapat berjalan.
Keduanya bisa berjalan bersamaan.
Pelajaran Penting
Kasus ini memberi satu pelajaran sederhana, ruang digital bukan ruang bebas.
Apa yang ditulis bisa memiliki konsekuensi hukum.
Bukan berarti semua candaan harus dihindari. Tapi, ada batas yang harus dipahami.
Karena dalam hukum, yang diuji bukan sekadar niat.
Melainkan dampaknya. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan kl