JAKARTA, mulamula.id – Rapat Komisi XII DPR dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sempat memanas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Pemicunya bukan hal kecil. Sejumlah anggota DPR menilai penjelasan PLN belum langsung menjawab pertanyaan utama publik. Mengapa pemadaman listrik bergilir sempat terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera?
Bagi masyarakat, listrik bukan sekadar layanan teknis. Listrik menentukan kerja, belajar, usaha kecil, layanan kesehatan, hingga aktivitas digital sehari-hari.
Saat listrik padam berjam-jam, dampaknya langsung terasa. Karena itu, rapat yang awalnya membahas keandalan sistem kelistrikan berubah menjadi forum desakan. DPR meminta PLN menjelaskan penyebab pemadaman secara lebih terbuka.
PLN Bicara Penguatan Pasokan
Dalam paparannya, Darmawan menyebut pemadaman bergilir atau blackout di Jawa sudah tidak terjadi lagi sejak 21 Juni 2026.
Ia mengatakan PLN terus menjaga kondisi sistem kelistrikan agar lebih andal. Salah satu caranya melalui penambahan pasokan batu bara dengan kalori menengah hingga tinggi.
Untuk Juli 2026, PLN mendapat tambahan pasokan batu bara sebesar 1,8 juta ton. Mulai Agustus hingga Desember, tambahan pasokan ditargetkan mencapai 3 juta ton per bulan.
Baca juga: Kenapa Listrik Kita Makin Rentan Padam?
Menurut Darmawan, tambahan itu bisa meningkatkan daya mampu pasok sekitar 5 gigawatt. Angka ini berada di atas kapasitas sebelumnya yang disebut mencapai 35,9 gigawatt.
PLN juga menyiapkan penguatan sistem pada 2027. Salah satunya melalui pemanfaatan Battery Energy Storage System atau BESS untuk menyimpan kelebihan energi di sistem kelistrikan Jawa.
Di atas kertas, penjelasan itu terdengar seperti solusi. Namun, sebagian anggota DPR merasa ada bagian penting yang belum dijawab.
DPR Minta Penyebab Dibuka
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, menginterupsi paparan Darmawan. Ia meminta Dirut PLN tidak hanya bicara rencana pasokan, tetapi menjelaskan penyebab pemadaman yang sudah terjadi.
Pertanyaannya sederhana, tetapi penting. Apakah pemadaman terjadi karena gangguan transmisi, masalah pembangkit, atau kekurangan pasokan batu bara sesuai kalori yang dibutuhkan?
Ramson juga menyinggung keluhan warga di daerah pemilihannya. Menurut dia, ada masyarakat yang mengalami pemadaman hingga sekitar tiga jam.
Masalah ini menjadi sensitif karena Indonesia kerap disebut memiliki kondisi pasokan listrik yang berlebih di sejumlah wilayah. Jika listrik disebut oversupply, publik wajar bertanya mengapa pemadaman bergilir masih terjadi.
Di titik inilah rapat menjadi tegang.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya sempat mengingatkan agar interupsi dilakukan melalui pimpinan rapat. Namun, Ramson menilai dirinya sudah beberapa kali meminta kesempatan berbicara, tetapi tidak segera didengar.
Anggota DPR lain kemudian meminta agar PLN diberi kesempatan menyelesaikan paparan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pendalaman dilakukan.
Masalahnya Bukan Hanya Padam
Perdebatan ini memperlihatkan satu hal penting. Isu listrik tidak bisa hanya dijawab dengan angka pasokan.
Publik butuh tahu akar masalahnya. Jika penyebabnya ada pada batu bara, maka isu yang muncul adalah kualitas pasokan, tata niaga energi primer, dan kesiapan pembangkit. Jika masalahnya ada pada pembangkit, maka pertanyaannya bergeser ke perawatan, cadangan daya, dan kesiapan operasional.
Jika masalahnya ada pada jaringan, maka yang perlu dibaca adalah ketahanan transmisi dan distribusi.
Setiap penyebab membutuhkan solusi berbeda. Karena itu, desakan DPR agar PLN menjelaskan penyebab secara rinci menjadi relevan. Tanpa diagnosis yang jelas, solusi berisiko berhenti pada tambahan pasokan semata.
Padahal, sistem listrik modern tidak hanya membutuhkan energi yang cukup. Sistem itu juga membutuhkan jaringan kuat, pembangkit siap, cadangan memadai, dan manajemen risiko yang transparan.
Listrik Jadi Isu Publik
Bagi Gen Z, isu ini mungkin terasa teknis. Ada istilah seperti daya mampu pasok, kalori batu bara, BESS, pembangkit, dan transmisi.
Namun, dampaknya sangat dekat. Listrik padam bisa mengganggu kelas online, kerja remote, transaksi digital, produksi konten, UMKM, hingga layanan publik. Di era serba digital, mati listrik bukan lagi sekadar rumah gelap.
Mati listrik berarti aktivitas ekonomi ikut berhenti.
Karena itu, rapat panas DPR dan PLN bukan hanya drama politik di Senayan. Rapat itu menunjukkan kebutuhan publik atas penjelasan yang lebih terang.
PLN boleh menjelaskan roadmap. DPR boleh menguji. Namun, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah jawaban sederhana: apa penyebab listrik padam, daerah mana yang terdampak, berapa lama gangguan terjadi, dan bagaimana agar tidak terulang.
Keandalan listrik bukan cuma urusan perusahaan negara. Ini urusan hidup sehari-hari. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.