ANGKA Rp93,74 triliun kini duduk di meja yang sama dengan satu kata yang terdengar sederhana, gratis.
Itulah kalkulasi awal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membiayai pendidikan 2.833.169 mahasiswa PTN, baik vokasi maupun akademik pada jenjang D3, D4, dan S1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan angka persis Rp93.742.969.840.000 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (21/9/2026).
Dua hari kemudian, hitungan itu dibawa lebih dekat ke meja keputusan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka dan meminta program kuliah gratis PTN dipersiapkan secepat mungkin, tetapi tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.
Di sinilah persoalannya berubah.
Kuliah gratis tidak membuat biaya pendidikan menghilang. Tagihannya berpindah. Dari mahasiswa dan keluarganya, ke negara.
Pertanyaannya sekarang, seberapa besar ruang yang harus disediakan APBN?
Rp33 Juta Per Mahasiswa
Jika Rp93,74 triliun dibagi secara aritmetis kepada 2,83 juta mahasiswa, nilainya sekitar Rp33,1 juta per mahasiswa per tahun.
Itu bukan berarti setiap mahasiswa akan menerima uang sebesar itu. Biaya tiap program studi, kampus, dan wilayah berbeda. Kemdiktisaintek sejak 2024 menghitung standar kebutuhan pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun sebagai salah satu dasar penyusunan skema.
Pemerintah juga tidak cukup hanya mengganti UKT.
Baca juga: Kuliah Gratis Masuk Hitungan, Mulai dari Mana?
Brian menjelaskan penghitungan sedang melihat penerimaan PTN dari uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi jalur mandiri, dan sumber pendapatan lain. Di sejumlah kampus, penerimaan dari program pascasarjana juga ikut menopang kegiatan pendidikan lainnya.
Artinya, jika mahasiswa sarjana nantinya tidak lagi membayar biaya kuliah, negara harus menentukan berapa bagian pendapatan kampus yang perlu digantikan agar laboratorium tetap bekerja, dosen tetap mengajar, riset tetap berjalan, dan fasilitas kampus tetap dipelihara.
Gratis bagi mahasiswa tetap mempunyai harga bagi APBN.
Dua Belas Persen
APBN 2026 mengalokasikan Rp769,1 triliun untuk pendidikan. Dana sebesar itu tidak hanya membiayai perguruan tinggi, melainkan juga gaji dan tunjangan guru serta dosen, PIP, KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah dan perguruan tinggi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, PAUD, dan berbagai program pendidikan lainnya.
Jika angka Rp93,74 triliun dibandingkan dengan keseluruhan anggaran pendidikan 2026, porsinya sekitar 12,2 persen.
Tahun depan ruang nominalnya memang direncanakan membesar. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang anggaran pendidikan Rp820,9 triliun. Namun anggaran itu juga sudah mempunyai banyak tujuan. KIP Kuliah, misalnya, dirancang sebesar Rp17 triliun untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa; PIP Rp15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa; renovasi sekolah dan madrasah Rp18,2 triliun; serta pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat Rp32,9 triliun.
Dibandingkan dengan rancangan total anggaran pendidikan 2027, kebutuhan Rp93,74 triliun setara sekitar 11,4 persen.
Angka itu menunjukkan mengapa pertanyaan tentang kuliah gratis akhirnya bukan hanya persoalan pendidikan. Tapi juga menjadi persoalan prioritas fiskal.
APBN Harus Memilih
Di titik ini, pandangan ekonom tidak tunggal.
Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini menilai pendidikan tinggi gratis dapat dilakukan melalui realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia, tanpa harus seluruhnya mencari sumber penerimaan baru. Ia juga menekankan perlunya meritokrasi dan prioritas kepada mahasiswa kurang mampu jika desain kebijakan itu dijalankan.
Pandangan berbeda disampaikan peneliti makroekonomi LPEM FEB UI Teuku Riefky. Ia menilai kebutuhan hampir Rp94 triliun harus dilihat sebagai persoalan pilihan anggaran. Setiap tambahan besar untuk satu program berarti pemerintah perlu menimbang kebutuhan lain, termasuk pendidikan dasar, kesehatan, dan penanganan bencana.
Baca juga: Kuliah Negeri Gratis, Siapa Menutup Biayanya?
Dua pandangan itu menunjukkan persoalan sebenarnya.
Pertanyaan “APBN kuat atau tidak?” tidak hanya dijawab dengan melihat apakah negara memiliki Rp93,74 triliun.
Yang harus dihitung adalah apa yang terjadi pada pos lain ketika uang sebesar itu dialokasikan, apakah ada tambahan penerimaan, apakah belanja lain direalokasi, serta siapa yang menjadi penerima pada tahap pertama.
Gratis Secara Bertahap
Pemerintah tampaknya menyadari persoalan tersebut.
Seusai rapat di Istana, Brian mengatakan pemerintah sedang menyusun berbagai pilihan dengan menyesuaikan ruang fiskal. Presiden meminta pelaksanaannya dipercepat, tetapi pemerintah menyatakan program tidak serta-merta dijalankan sekaligus. Tim khusus di bawah koordinasi Menko PMK Pratikno diberi waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk memperdalam hitungan dan tahapan sebelum kembali melapor kepada Presiden.
Pentahapan membuka banyak kemungkinan.
Program dapat dimulai berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, angkatan masuk, atau desain lain yang akhirnya dipilih pemerintah. Namun hingga 24 September 2026, skema final dan kelompok penerima pertama belum ditetapkan.
Dan di situlah angka Rp93,74 triliun sebaiknya dibaca.
Angka itu belum menjadi tagihan final APBN. Itu adalah harga awal untuk melihat seberapa besar perubahan yang diperlukan jika negara ingin mengambil alih biaya kuliah jutaan mahasiswa PTN.
Kuliah gratis pada akhirnya bukan cerita tentang biaya yang lenyap.
Ini cerita tentang siapa yang membayar, dari pos mana uang dipindahkan, dan bagaimana negara memastikan akses yang lebih luas tidak dibayar dengan turunnya mutu pendidikan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.