GRATIS terdengar sederhana. Sampai kalkulator negara mulai dinyalakan.
Rencana menggratiskan pendidikan negeri dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi kini bergerak satu langkah lebih jauh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, untuk membahas bagaimana gagasan tersebut bisa diterjemahkan menjadi kebijakan.
Di tingkat perguruan tinggi, hitungannya mulai terlihat. Sekitar Rp93,74 triliun dibutuhkan untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik maupun vokasi. Angka itu sebelumnya disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam rapat bersama Komisi X DPR.
Tetapi, pemerintah belum mengatakan bahwa seluruh mahasiswa PTN akan berhenti membayar uang kuliah mulai semester depan.
Yang muncul justru satu kata penting, bertahap.
Kalkulator Mulai Menyala
Selepas rapat terbatas, Brian mengatakan pemerintah telah menganalisis penerimaan perguruan tinggi dari uang kuliah tunggal atau UKT serta sejumlah skema untuk menggantikannya.
Presiden kemudian meminta kajian diperinci lagi. Sebuah tim khusus dibentuk di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, serta kementerian dan lembaga terkait ikut dilibatkan.
Artinya, diskusi mulai bergeser.
Baca juga: Kuliah Negeri Gratis, Siapa Menutup Biayanya?
Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah kuliah gratis terdengar menarik, melainkan berapa biayanya, dari mana uangnya, siapa yang memperoleh lebih dulu, dan bagaimana kampus tetap berjalan ketika UKT tidak lagi menjadi sumber penerimaan seperti sekarang.
Brian mengatakan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pemerintah menyiapkan program tersebut secepat mungkin, tetapi melalui tahapan.
Inilah bagian yang menentukan apakah “kuliah gratis” akan menjadi slogan atau sistem.
Rp93 Triliun Bukan Sendirian
Ruang anggaran pendidikan Indonesia sebenarnya besar.
APBN 2026 menetapkan anggaran pendidikan sekitar Rp769,1 triliun, setara 20 persen belanja negara. Dana itu tidak hanya digunakan untuk perguruan tinggi, tetapi juga gaji dan tunjangan guru serta dosen, beasiswa, PIP, KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga berbagai layanan pendidikan lainnya.
Untuk RAPBN 2027, pemerintah bahkan merancang anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Di dalamnya, KIP Kuliah direncanakan memperoleh Rp17 triliun untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.
Maka Rp93,74 triliun untuk menggratiskan PTN tidak berdiri di ruang kosong. Setiap tambahan belanja harus ditempatkan di antara kebutuhan pendidikan lain yang juga menunggu pembiayaan.
Itulah sebabnya pilihan desain kebijakan menjadi penting.
Apakah seluruh mahasiswa PTN langsung dibebaskan dari UKT? Apakah dimulai dari kelompok tertentu? Apakah subsidi diperluas bertahap? Atau negara mengganti penerimaan UKT kampus berdasarkan kebutuhan standar setiap mahasiswa?
Jawaban finalnya belum diumumkan pemerintah.
Gratis Sejak TK
Rapat Istana juga memperluas pembicaraan ke pendidikan dasar dan menengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden menekankan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri bahkan sejak taman kanak-kanak. Pemerintah akan mengandalkan antara lain dana BOS dan Program Indonesia Pintar untuk memperkuat kebijakan tersebut.
Mulai 2027, menurut Mu’ti, anak TK juga direncanakan memperoleh PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Selama ini jenjang tersebut belum mendapatkan PIP.
Jadi, gambaran besarnya mulai terbentuk: pemerintah ingin memperpanjang jalur pendidikan yang ditanggung negara, dari anak pertama kali masuk sekolah sampai mahasiswa duduk di bangku kuliah.
Masalahnya, akses bukan hanya soal menghapus tagihan.
Gratis, Lalu Bermutu?
Data BPS menunjukkan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi Indonesia pada 2025 baru 32,89 persen untuk kelompok usia 19–23 tahun. Perbedaannya juga lebar antarwilayah: DI Yogyakarta mencapai 74,70 persen, sementara Papua Tengah 13,62 persen dan Papua Pegunungan 13,34 persen.
Biaya jelas menjadi salah satu pintu yang harus dibuka. Tetapi setelah pintu dibuka, kursi kuliah, dosen, laboratorium, fasilitas, serta kualitas pembelajaran tetap harus tersedia.
Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek juga mengingatkan bahwa pendidikan gratis yang bermutu membutuhkan dosen berkualitas dan penghasilan yang layak.
Di sinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai.
Menghapus UKT relatif mudah ditulis dalam satu kalimat kebijakan. Membangun sistem yang membuat jutaan mahasiswa bisa kuliah tanpa membayar, kampus tetap sehat, dosen tetap sejahtera, dan kualitas tidak turun jauh lebih rumit.
Pemerintah kini punya angka awal, Rp93,74 triliun.
Berikutnya, publik perlu melihat bukan hanya seberapa besar angka yang disediakan, tetapi siapa yang akan mendapatkannya lebih dulu dan apa yang tetap harus dijaga ketika kata “gratis” mulai berlaku. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.