KETIKA pejabat berbicara, publik seharusnya mendapat penjelasan. Dalam polemik asap lintas batas, yang muncul justru pertanyaan tambahan. Indonesia sedang mengajak bekerja sama, menangkis kritik, atau memberi tekanan melalui perdagangan energi?
Pertanyaan itu muncul karena sejumlah pernyataan membawa penekanan berbeda. Kementerian Luar Negeri mengedepankan kerja sama kawasan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah membicarakan kontribusi oksigen hutan Indonesia. Menteri ESDM mengaitkan evaluasi ekspor energi dengan sikap negara lain terhadap Indonesia.
Perbedaan penekanan belum membuktikan adanya pertentangan kebijakan. Namun, pemerintah perlu menjelaskan hubungan di antara pesan-pesan tersebut. Tanpa penjelasan itu, publik harus menyusun sendiri posisi negaranya dari potongan berita.
Dari Kerja Sama ke Perdebatan Oksigen
Jalur kerja sama sebenarnya sudah dijelaskan pemerintah. Pada 5 September 2026, Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan bahwa Indonesia berkomunikasi dengan negara tetangga dan menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani kabut asap.
Penjelasannya juga menyentuh pekerjaan konkret. Pelaporan situasi harian, data titik panas, pergerakan asap, serta langkah penanggulangan. Artinya, tersedia kerangka komunikasi yang menghubungkan tindakan di lapangan dengan hubungan antarnegara.
Kemudian, pada 10 Oktober, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa ketika tidak mengirim asap, Indonesia mengirim oksigen dari hutannya kepada negara tetangga. Pernyataan itu memindahkan perhatian dari penanganan pencemaran menuju perbandingan antara dampak asap dan manfaat hutan.
Baca juga: Negara Perlu Protokol Komunikasi
Secara komunikasi, pergeseran tersebut bermasalah. Manfaat ekologis hutan tidak menjawab pertanyaan tentang perlindungan warga yang sedang menghirup udara tercemar. Pemerintah perlu menerangkan apa yang sedang dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta bantuan yang diperlukan.
Pada 19 Oktober, Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura K Shanmugam menilai komentar oksigen itu tidak pantas. Namun, dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto menangani karhutla dan meyakini pandangan Syahganda tidak mewakili pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara luas.
Respons tersebut memperlihatkan konsekuensi nyata ucapan pejabat. Negara lain ikut menafsirkan apakah sebuah pernyataan merupakan posisi resmi pemerintah.
Gas Memerlukan Penjelasan yang Terukur
Persoalan bertambah ketika pesan energi masuk ke ruang perdebatan.
Pada 22 Oktober, Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Ia juga mengatakan persoalan antarnegara semestinya dapat dibicarakan dengan prinsip saling menghormati.
Pilihan kata tersebut membuka ruang pembacaan politik terhadap keputusan energi. Namun, ada batas yang harus dijaga. Pernyataan itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura merupakan pembalasan atas kritik karhutla.
Baca juga: Tak Lagi Pasif, Pemerintah Siap ‘Adu Narasi’ di Ruang Publik
Penjelasan operasional Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pengurangan mulai 24 Oktober ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Totalnya 31 juta standar kaki kubik per hari, melalui pengalihan pasokan dari Natuna dan pengurangan dari Sumatra, untuk mendukung kelistrikan di Batam, Bintan, dan Sumatra.
Di sinilah komunikasi pemerintah diuji. Jika alasannya kebutuhan energi domestik, pemerintah perlu menerangkan dasar kebutuhan, besaran pengalihan, durasi, dan implikasinya terhadap komitmen pasokan.
Ketika alasan teknis hadir berdekatan dengan pernyataan tentang penghormatan antarnegara, pemerintah perlu menjelaskan hubungan keduanya. Kedekatan waktu belum membuktikan sebab-akibat, tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan yang layak dijawab.
Satu Arah, Banyak Penyampai
Pemerintah memiliki banyak urusan dan pejabat dengan kewenangan berbeda. Kemlu menjelaskan hubungan diplomatik, otoritas lingkungan menerangkan penanganan kebakaran, sedangkan pengelola energi menjelaskan pasokan.
Pembagian itu masuk akal selama setiap penjelasan membantu publik memahami arah yang sama.
Masalah muncul ketika warga tidak bisa membedakan sikap resmi, kemungkinan kebijakan, dan keputusan yang sudah berlaku. Kata “mempertimbangkan”, “mengevaluasi”, “mengurangi”, serta “menghentikan” memiliki konsekuensi berbeda. Ketepatan istilah menentukan apakah sebuah pesan memberi kepastian atau memperlebar spekulasi.
Baca juga: Jangan Bunuh Pertanyaan dengan Sebuah Label
Ucapan pejabat juga menjangkau beberapa audiens sekaligus. Kalimat yang terdengar tegas bagi pendukung di dalam negeri dapat dibaca sebagai ancaman oleh mitra dagang. Potongan video bergerak melintasi negara tanpa menunggu penjelasan lanjutan.
Karena itu, kualitas komunikasi pemerintah perlu dinilai dari kejelasan yang dihasilkannya. Apakah warga memahami masalah, mengetahui tindakan pemerintah, dan bisa menilai hasilnya?
Publik Berhak Mendapat Kepastian
Dari pernyataan terbuka saja, kita belum dapat memastikan bagaimana koordinasi internal pemerintah berlangsung. Yang dapat diperiksa adalah hasil komunikasinya. Seberapa jelas posisi Indonesia dan seberapa mudah publik membedakan retorika dari keputusan.
Pemerintah dapat memperbaikinya melalui penjelasan bersama yang konsisten, pembaruan penanganan berbasis data, serta klarifikasi cepat ketika sebuah ucapan menimbulkan tafsir berbeda.
Publik tidak harus mendengar kalimat yang sama dari setiap pejabat. Namun, publik berhak memperoleh arah kebijakan yang jelas dari seluruh pernyataan mereka.
Dalam krisis asap, ukuran keberhasilan tetaplah udara yang membaik, warga yang terlindungi, dan kebakaran yang tertangani. Komunikasi pemerintah semestinya membuat pekerjaan itu lebih mudah dipahami dan diawasi. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.