GAS raksasa di Laut Andaman sedang berubah menjadi isu politik energi.
Di atas kertas, temuan gas di Blok South Andaman membawa kabar besar. Pemerintah melihatnya sebagai modal baru untuk ketahanan energi. Investor melihatnya sebagai proyek bernilai jumbo. Namun, bagi sebagian masyarakat Aceh, kabar itu datang bersama pertanyaan lama. Kalau gasnya dekat Aceh, siapa yang paling banyak menikmati untungnya?
Pertanyaan itu dibawa ratusan masyarakat Aceh ke depan Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026. Mereka tergabung dalam paguyuban Taman Iskandar Muda atau TIM.
Massa mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membatalkan persetujuan Plan of Development atau PoD I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Mereka menilai skema pengembangan proyek belum cukup berpihak kepada negara dan Aceh.
Gas Besar, Protes Besar
Lapangan Tangkulo menjadi salah satu pintu awal pengembangan Blok South Andaman. Kawasan ini menarik perhatian karena menyimpan potensi gas besar di perairan utara Sumatra.
SKK Migas sebelumnya menyebut Lapangan Tangkulo diperkirakan memiliki cadangan sekitar 1 triliun kaki kubik atau TCF. Sementara potensi temuan di sekitar Andaman disebut mencapai sekitar 11 TCF.
Bagi pemerintah pusat, angka itu penting. Indonesia membutuhkan pasokan gas baru untuk listrik, industri, dan transisi energi. Gas masih dipandang sebagai sumber energi jembatan sebelum energi terbarukan tumbuh lebih besar.
Namun, protes masyarakat Aceh menunjukkan hal lain. Proyek energi tidak hanya dinilai dari besar cadangan. Publik juga menagih keadilan distribusi manfaat.
Yang Dipersoalkan Aceh
Dalam aksi tersebut, TIM menyoroti skema bagi hasil yang mereka nilai timpang. Mereka menyebut negara hanya memperoleh bagian sangat kecil, sementara kontraktor mendapat porsi jauh lebih besar.
Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, Muslim Armas, menyebut skema itu tidak adil bagi negara dan Aceh. “Ini sangat tidak adil bagi Indonesia, khususnya Aceh,” kata Muslim dalam pernyataan sikap aksi tersebut.
Klaim ini menjadi pusat kemarahan massa. Mereka menilai Aceh berisiko kembali menjadi daerah penghasil sumber daya, tetapi tidak mendapat manfaat ekonomi yang sepadan.
Tuntutan mereka tidak berhenti pada pembatalan PoD. TIM juga meminta gas Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Aceh Utara.
Alasannya jelas. Jika gas diolah di Aceh, efek ekonominya bisa lebih panjang. Ada peluang industri hilir, pembangkit listrik, petrokimia, pupuk, hingga lapangan kerja lokal.
Bagi Aceh, isu ini bukan sekadar angka di dokumen migas. Ini soal apakah daerah penghasil dilibatkan sebagai pusat pertumbuhan, atau hanya menjadi penonton dari proyek besar di sekitarnya.
Arun dan Memori Lama
Nama Arun membuat isu ini semakin sensitif.
Aceh pernah menjadi salah satu pusat industri LNG penting melalui Kilang Arun di Lhokseumawe. Pada masa jayanya, kawasan itu menjadi simbol energi Indonesia. Ribuan pekerja terserap. Rantai ekonomi bergerak.
Namun, memori publik Aceh tidak hanya berisi kejayaan industri. Banyak warga merasa kekayaan gas masa lalu tidak sepenuhnya kembali sebagai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat lokal.
Perasaan inilah yang membuat Blok Andaman tidak bisa dibaca sebagai proyek biasa. Ada sejarah panjang tentang sumber daya alam, ketimpangan, dan hubungan Aceh dengan pemerintah pusat.
Konflik Aceh pada masa lalu juga tidak lepas dari narasi ketidakadilan ekonomi. Karena itu, ketika cadangan gas besar kembali ditemukan di sekitar wilayah Aceh, respons publik tidak hanya antusias. Ada juga kewaspadaan.
Pemerintah Perlu Transparan
Pemerintah dan pelaku industri tentu memiliki hitungan sendiri. Proyek laut dalam membutuhkan investasi besar. Risiko teknis tinggi. Infrastruktur belum sepenuhnya tersedia. Karena itu, skema insentif sering dipakai agar proyek tetap menarik secara ekonomi.
Namun, hitungan investasi tidak boleh menutup pertanyaan publik.
Berapa bagian negara? Berapa manfaat daerah? Di mana gas akan diolah? Siapa yang mendapat pekerjaan? Industri apa yang akan tumbuh? Bagaimana Aceh dilibatkan dalam keputusan strategis?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab terbuka. Apalagi proyek ini menyangkut sumber daya alam bernilai besar dan daerah dengan sejarah politik yang sensitif.
Blok Andaman bisa menjadi momentum baru bagi energi Indonesia. Namun, proyek ini juga bisa menjadi ujian tata kelola.
Jika dikelola transparan, gas Andaman dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menghidupkan kembali basis industri Aceh. Jika tidak, proyek besar ini berisiko memunculkan luka lama: sumber daya keluar, manfaat tak terasa.
Bagi masyarakat Aceh yang turun ke jalan, pesannya sederhana. Mereka tidak menolak pembangunan. Mereka hanya tidak mau Aceh kembali berdiri di pinggir panggung, saat kekayaan dari sekitarnya menjadi cerita besar nasional. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.