KETIKA Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, judul beritanya kadang terdengar seperti ini, MA mengeluarkan aturan baru.
Lalu muncul pertanyaan sederhana. Apakah masyarakat wajib mengikutinya seperti mematuhi undang-undang?
Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.
Mahkamah Agung memang bukan hanya lembaga yang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali. MA juga punya fungsi mengatur agar proses peradilan berjalan tertib dan tidak tersendat hanya karena undang-undang belum mengatur sesuatu secara cukup lengkap.
Dasarnya antara lain terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan itu memberi MA kewenangan mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan ketika terdapat kekurangan atau kekosongan pengaturan. MA sendiri menjelaskan fungsi mengatur tersebut sebagai salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang.
Dari fungsi itulah kita mengenal berbagai produk hukum MA. Dua yang paling sering muncul adalah PERMA dan SEMA.
Namanya sama-sama keluar dari Mahkamah Agung. Tetapi keduanya tidak bekerja dengan cara yang sama.
PERMA Lebih Dekat dengan “Aturan Main”
PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung.
Posisinya mendapat pengakuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut mengakui jenis peraturan yang ditetapkan antara lain oleh Mahkamah Agung.
Pasal 8 ayat (2) kemudian menyatakan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Karena itulah PERMA dapat memuat ketentuan yang sangat konkret mengenai bagaimana proses di pengadilan dijalankan.
Contohnya mudah ditemukan.
Baca juga: Hakim Boleh Menafsirkan, tetapi Tak Boleh Mengganti Tuntutan
Ada PERMA tentang prosedur mediasi, tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, hingga tata cara pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.
Artinya, bagi orang yang sedang berperkara, PERMA bukan dokumen yang hanya penting bagi hakim.
Ketentuannya bisa menentukan bagaimana permohonan diajukan, bagaimana pemeriksaan dilakukan, prosedur apa yang harus ditempuh, atau bagaimana suatu hak diproses di pengadilan.
Kalau dibuat sederhana, PERMA bisa dibayangkan sebagai bagian dari aturan permainan di lapangan peradilan.
Lalu bagaimana dengan SEMA?
SEMA Lebih Banyak Bicara kepada Pengadilan
SEMA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung.
Fungsi utamanya berbeda. SEMA banyak digunakan MA untuk memberikan pedoman, arahan, atau keseragaman pelaksanaan tugas kepada pengadilan dan aparatur peradilan.
Lihat saja namanya dalam berbagai SEMA.
SEMA Nomor 1 Tahun 2025, misalnya, memberlakukan hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai “pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.” Pada 2026, MA juga menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2026 mengenai pedoman pengajuan kasasi berdasarkan KUHAP baru.
Di sinilah perbedaannya mulai terlihat.
Jika PERMA banyak membentuk aturan mengenai penyelenggaraan atau prosedur peradilan, SEMA terutama bekerja sebagai pedoman bagi hakim dan aparatur pengadilan agar hukum diterapkan lebih konsisten.
Kalau PERMA kita ibaratkan aturan permainan, SEMA lebih dekat dengan buku petunjuk bagi wasit agar aturan itu diterapkan secara relatif seragam.
Tetapi jangan berhenti di analogi itu.
Sebab ada bagian yang sering membuat publik bingung.
Kalau Internal, Mengapa Bisa Berdampak ke Kita?
Bayangkan Anda sedang berperkara.
Hakim membaca undang-undang, melihat putusan sebelumnya, memeriksa fakta, lalu menggunakan rumusan hukum dalam SEMA sebagai salah satu pedoman ketika menilai persoalan yang sedang diperiksa.
Pada titik itu, Anda mungkin tidak pernah menjadi pihak yang “dituju” oleh surat edaran tersebut.
Namun cara hakim menerapkan hukum berdasarkan pedoman itu tentu dapat berpengaruh terhadap hasil perkara Anda.
Inilah bedanya antara siapa yang secara langsung dituju sebuah aturan dengan siapa yang akhirnya merasakan dampak penerapannya.
Karena itu, terlalu sederhana jika kita berkata: “SEMA hanya mengikat internal, jadi masyarakat tidak perlu peduli.”
Masyarakat justru perlu tahu apa isinya, terutama ketika SEMA memuat rumusan hukum yang digunakan pengadilan untuk menyamakan praktik penanganan perkara.
Namun sebaliknya, juga tidak tepat memperlakukan setiap SEMA seolah-olah sama dengan undang-undang atau PERMA yang otomatis menciptakan kewajiban hukum baru bagi semua warga negara.
Fungsinya berbeda.
Bukan Semua Produk MA Bernama “Aturan”
Perbedaan ini penting sekarang karena dokumen hukum semakin mudah beredar di media sosial.
Sebuah SEMA bisa dipotong menjadi satu halaman, diunggah, lalu diberi narasi, “Mulai sekarang aturannya begini.”
Padahal untuk mengetahui akibat hukumnya, kita perlu bertanya lebih dulu: dokumen apa yang sedang dibaca? PERMA, SEMA, putusan pengadilan, atau undang-undang?
Siapa yang dituju?
Apa dasar kewenangannya?
Dan bagaimana dokumen itu digunakan dalam praktik peradilan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar membaca logo Mahkamah Agung di bagian atas halaman.
Baca juga: Sengketa Keuangan Makin Rumit, Hakim Tak Boleh Tertinggal
PERMA dan SEMA sama-sama punya peran penting dalam menjaga sistem peradilan berjalan. Tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
PERMA memberi kerangka pengaturan yang dalam banyak kasus langsung menentukan bagaimana proses peradilan dijalankan.
SEMA membantu pengadilan menerapkan hukum dan kebijakan peradilan secara lebih konsisten.
Jadi ketika muncul berita bahwa “MA menerbitkan SEMA baru”, kita tidak perlu langsung bertanya, “Apakah saya harus menaati ini?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“SEMA ini mengatur siapa, tentang apa, dan bagaimana pengadilan akan menggunakannya?”
Dari situlah kita bisa memahami apakah sebuah surat edaran hanya mengatur dapur pengadilan, atau akhirnya ikut menentukan apa yang terjadi ketika seseorang mencari keadilan di ruang sidang. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.