JAKARTA, mulamula.id – Pertumbuhan ekonomi sering terdengar seperti kabar baik. Angkanya naik. Investasi masuk. Ekspor jalan. Proyek dibangun.
Namun, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan satu hal penting. Ekonomi yang tumbuh belum otomatis berarti rakyat hidup lebih adil.
Pesan itu ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Di hadapan peserta upacara, Prabowo mengajak publik melihat ulang arah pembangunan nasional. Bukan hanya dari angka pertumbuhan. Tapi juga dari pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?
“Selama beberapa dasawarsa terakhir Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?” kata Prabowo.
Bagi Prabowo, pertanyaan itu penting karena Pancasila tidak boleh berhenti sebagai teks upacara. Pancasila harus bekerja dalam ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya.
Dalam konteks ekonomi, Pancasila berarti negara harus memastikan kekayaan nasional tidak hanya berhenti di laporan statistik. Tapi, harus terasa di meja makan, di desa, di lapangan kerja, di koperasi, dan di ruang hidup rakyat kecil.
Kaya SDA, tapi Nilai Tambah Bocor
Prabowo menyinggung modal besar Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam. Indonesia punya tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, sawit, hingga nikel.
Semua komoditas itu punya nilai strategis di dunia. Sebagian bahkan menjadi bahan penting untuk industri masa depan, mulai dari baterai kendaraan listrik, energi bersih, elektronik, sampai rantai pasok global.
Masalahnya, kekayaan alam tidak selalu otomatis menjadi kesejahteraan rakyat.
Selama bertahun-tahun, sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia justru dinikmati di luar negeri. Indonesia mengekspor bahan mentah, lalu membeli kembali produk bernilai tinggi dengan harga lebih mahal.
Di titik inilah Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai agenda penting. Hilirisasi berarti mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar nilai tambah, lapangan kerja, teknologi, dan devisa lebih banyak tinggal di Indonesia.
Bagi pemerintah, hilirisasi bukan sekadar urusan pabrik. Ia diposisikan sebagai alat untuk membuat ekonomi lebih berdaulat.
Namun, tantangannya tidak kecil. Hilirisasi membutuhkan investasi besar, teknologi, tenaga kerja terampil, energi, kepastian hukum, dan tata kelola yang bersih. Tanpa itu, hilirisasi bisa berhenti sebagai slogan industri.
Pancasila Jadi Arah Ekonomi
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia harus berlandaskan keadilan sosial. Artinya, pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan angka besar. Ia harus mengurangi ketimpangan.
“Ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita,” ujar Prabowo.
Kalimat itu menjadi inti pesan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat.
Pernyataan ini juga menjadi sinyal politik ekonomi pemerintahan Prabowo. Negara ingin tampil lebih aktif dalam mengatur arah pembangunan. Bukan hanya menyerahkan ekonomi pada pasar.
Karena itu, Prabowo mengaitkan ekonomi Pancasila dengan beberapa program pemerintah. Di antaranya hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, penguatan koperasi dan ekonomi desa, serta Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Program-program itu diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan. Desa tidak boleh hanya menjadi pemasok tenaga kerja. Koperasi tidak boleh hanya menjadi simbol lama. Pangan tidak boleh hanya dilihat sebagai komoditas, tetapi juga sebagai urusan kedaulatan.
Dalam logika ini, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan. Bukan sekadar penonton dari proyek besar negara.
Ujian Ada di Pelaksanaan
Meski begitu, pesan besar tentang ekonomi berkeadilan akan diuji di lapangan. Sebab, jarak antara pidato dan pelaksanaan sering kali lebar.
Prabowo sendiri mengakui transformasi ekonomi tidak akan mudah. Ia menyebut akan ada tantangan dan perlawanan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik buruk seperti korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal.
Bagian ini menjadi penting. Sebab, keadilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh program baru. Ia juga ditentukan oleh kemampuan negara menutup kebocoran lama.
Korupsi membuat anggaran publik tidak sampai ke rakyat. Penyelundupan merusak penerimaan negara. Ekonomi ilegal membuat pasar tidak sehat. Jika semua itu tidak dibereskan, pertumbuhan bisa tetap tinggi, tetapi manfaatnya tetap bocor.
Karena itu, pidato Prabowo pada Hari Lahir Pancasila bisa dibaca sebagai ajakan untuk menggeser ukuran keberhasilan pembangunan. Dari sekadar “ekonomi tumbuh berapa persen” menjadi “siapa yang ikut merasakan pertumbuhan itu”.
Ini relevan bagi generasi muda. Sebab, masa depan ekonomi tidak hanya soal banyaknya proyek atau besarnya investasi. Tapi juga soal kualitas kerja, akses pendidikan, harga pangan, biaya hidup, lingkungan, dan kesempatan naik kelas.
Pancasila, dalam konteks ini, bukan hanya hafalan lima sila. Tapi, menjadi ukuran moral ekonomi.
Apakah kekayaan alam benar-benar kembali ke rakyat?
Apakah desa ikut tumbuh?
Apakah anak muda mendapat pekerjaan layak?
Apakah negara mampu melawan kebocoran ekonomi?
Di situlah pidato Prabowo menemukan maknanya.
Indonesia bisa saja terus tumbuh. Namun, pertumbuhan baru menjadi kabar baik jika rakyat ikut merasakannya. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.