JAKARTA, mulamula.id – Jakarta mencoba “menggoda” warganya meninggalkan kendaraan pribadi. Caranya sederhana, transportasi umum digratiskan, meski hanya sehari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan MRT, LRT, dan TransJakarta pada 24 April, bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.
Langkah ini bukan tanpa tujuan. Pemerintah ingin mendorong perubahan perilaku. Dari yang terbiasa membawa kendaraan sendiri, menjadi lebih akrab dengan transportasi publik.
Dorongan Ubah Kebiasaan
Kebijakan gratis ini menjadi sinyal. Bahwa masalah kemacetan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jalan.
Perubahan harus dimulai dari pilihan individu.
Baca juga: Ini Dia Transportasi Publik di Jakarta
Pemprov DKI berharap masyarakat mulai melihat transportasi umum sebagai opsi utama, bukan alternatif terakhir. Semakin banyak orang beralih, tekanan di jalan bisa berkurang.
Namun pertanyaannya, apakah insentif gratis sehari cukup kuat untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun?
Data Pengguna Masih Timpang
Jika melihat data, dominasi transportasi publik di Jakarta masih belum merata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga Juli 2025, jumlah pengguna masih didominasi oleh TransJakarta.
Baca juga: Mengapa Warga Jakarta Perlu Beralih ke Transportasi Publik?
TransJakarta mencatat sekitar 37,6 juta penumpang. Sementara MRT berada di angka 4,3 juta. LRT jauh lebih kecil, sekitar 118 ribu penumpang.
Perbedaan ini menunjukkan, akses dan jangkauan masih menjadi faktor utama. Bukan sekadar harga.
Gratis Saja Tidak Cukup
Menggratiskan transportasi publik memang bisa menarik perhatian. Tapi, efeknya sering bersifat sementara.
Tanpa perbaikan konektivitas, kenyamanan, dan ketepatan waktu, pengguna cenderung kembali ke kendaraan pribadi.
Baca juga: Jakarta Harus Percepat Elektrifikasi Transportasi Publik
Masalah lain juga tidak kalah penting. Persepsi.
Sebagian masyarakat masih menganggap kendaraan pribadi lebih praktis, fleksibel, dan “aman secara waktu”.
Di sinilah tantangan sebenarnya.
Momentum atau Seremonial?
Program gratis ini bisa menjadi momentum. Tapi, juga berisiko menjadi sekadar seremonial tahunan jika tidak diikuti kebijakan lanjutan.
Langkah yang lebih besar dibutuhkan. Misalnya integrasi tarif, perluasan rute, hingga pembatasan kendaraan pribadi secara bertahap.
Baca juga: Naik Transportasi Umum Tiap Jumat, Bisa Jadi Tren Baru Anak Kantoran?
Karena pada akhirnya, mengurangi kemacetan bukan soal satu hari tanpa biaya.
Tapi, soal konsistensi kebijakan dan keberanian mengubah sistem transportasi kota. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.