JAKARTA, mulamula.id – Pantai Utara Jawa sedang menghadapi ancaman yang pelan, tapi serius. Tanah di sejumlah wilayah turun. Pada saat yang sama, muka laut terus naik.
Kombinasi dua hal itu membuat risiko banjir pesisir, rob, dan genangan permanen makin besar. Masalahnya bukan lagi sekadar air laut masuk ke daratan. Masalahnya, sebagian daratan juga ikut turun.
Fenomena ini terjadi di banyak titik Pantura. Mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak.
Bagi warga pesisir, dampaknya terasa sangat nyata. Jalan makin sering tergenang. Tambak lebih mudah rusak. Permukiman makin rentan. Infrastruktur publik juga menghadapi tekanan baru.
Dalam jangka panjang, ancaman ini bisa mengubah wajah kota-kota pesisir Jawa.
Tanah Turun, Laut Naik
Penurunan tanah atau subsidence adalah kondisi ketika permukaan tanah bergerak turun secara bertahap. Di kawasan pesisir, fenomena ini menjadi lebih berbahaya karena bertemu dengan kenaikan muka laut.
Artinya, daratan makin rendah, sementara air laut makin tinggi.
Di Pantura Jawa, kenaikan muka laut diperkirakan berada pada kisaran 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun. Angka itu terlihat kecil jika dibaca sekilas. Namun, dampaknya bisa besar ketika berlangsung terus-menerus dan terjadi di wilayah yang tanahnya juga turun.
Baca juga: Pantura Jawa Turun Perlahan, Mangrove Ikut Hilang dan Rob Kian Sulit Dikendalikan
Risiko genangan pun tidak hanya datang dari laut. Ia juga diperparah oleh kondisi tanah, tata ruang, penggunaan air tanah, serta tekanan pembangunan di wilayah pesisir.
Inilah yang membuat Pantura menjadi salah satu kawasan paling rentan. Pantura bukan hanya menghadapi rob musiman. Tapi juga menghadapi perubahan fisik yang berlangsung pelan, terus-menerus, dan sulit dipulihkan.
Air Tanah Jadi Kunci
Salah satu faktor besar di balik penurunan tanah adalah eksploitasi air tanah.
Ketika air tanah terus diambil dalam jumlah besar, lapisan tanah bisa memadat. Permukaan tanah lalu turun. Di wilayah pesisir yang padat penduduk dan ekonomi, tekanan itu makin tinggi.
Kebutuhan air bersih masyarakat menjadi salah satu pemicunya. Aktivitas ekonomi seperti tambak udang vaname juga ikut meningkatkan kebutuhan air. Akibatnya, cadangan air tanah mendapat beban lebih besar.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Agung Syetiawan, menjelaskan bahwa fenomena penurunan tanah di Pantura dapat dipantau melalui berbagai teknologi. Di antaranya InSAR, GNSS, pengamatan terestris, dan pemodelan geospasial multidata.
Baca juga: Pantura Terancam, Ekonomi Bisa Kolaps
Dalam laporan yang dipublikasikan di laman resmi BRIN, Agung menyebut data GNSS dari Indonesia Continuously Operating Reference Station atau InaCORS memperlihatkan pola deformasi vertikal yang tidak selalu linear di sebagian besar wilayah Pantura.
Data itu juga digunakan untuk memvalidasi hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar atau SAR.
Dengan kata lain, ancaman ini tidak lagi dibaca lewat perkiraan kasar. Pergerakan tanah dapat dilacak lewat data satelit, stasiun pengamatan, dan model geospasial.
Bukan Sekadar Tanggul
Selama ini, solusi banjir pesisir sering langsung dikaitkan dengan tanggul laut. Bahkan, gagasan giant sea wall kerap muncul ketika bicara soal Jakarta dan kawasan pesisir utara Jawa.
Namun, tanggul saja tidak cukup jika penyebab dasarnya tidak disentuh.
Pembangunan infrastruktur mitigasi memang penting. Tetapi, harus berbasis data. Wilayah mana yang turun paling cepat? Kawasan mana yang paling rentan tergenang? Area mana yang harus diprioritaskan? Semua pertanyaan itu membutuhkan kajian geospasial yang kuat.
Baca juga: Laut Jawa Kian Sepi Ikan, Alarm Serius bagi Nelayan dan Lingkungan
Jika tidak, proyek besar bisa salah sasaran. Tanggul dibangun, tetapi sumber masalah tetap berjalan. Air tanah terus disedot. Mangrove hilang. Tata ruang pesisir makin padat. Genangan pun tetap datang dari banyak arah.
BRIN juga menyoroti pentingnya pengendalian sumur bor, rehabilitasi mangrove, dan evaluasi pembangunan tanggul laut. Tiga hal ini menunjukkan bahwa mitigasi Pantura tidak bisa hanya mengandalkan beton.
Pantura butuh kombinasi kebijakan air, perlindungan ekosistem, dan perencanaan wilayah.
Pantura Butuh Data
Masalah penurunan tanah memiliki tantangan lain. Sistem pengamatannya belum selalu ideal.
Lokasi stasiun pengamatan tidak selalu berada tepat di titik dengan laju penurunan tertinggi. Akibatnya, data perlu dilengkapi dengan pengamatan tambahan di kawasan hotspot.
Untuk menjawab keterbatasan itu, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung melakukan pengamatan episodik. Mereka memasang pilar benchmark permanen di sejumlah titik penurunan tanah yang dipantau secara berkala setiap tahun.
Langkah ini penting karena kebijakan pesisir tidak boleh berjalan dalam gelap. Pemerintah daerah butuh data untuk menentukan zona rawan. Investor butuh peta risiko. Warga butuh informasi agar tidak terus menjadi korban dari perubahan yang sebenarnya bisa diantisipasi.
Baca juga: AI Mulai Dipakai Pantau Abrasi Pantura, Akurasinya Tembus 92%
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Rokhis Khomarudin, menyebut isu penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir sebagai persoalan multidisiplin. Menurutnya, teknologi GIS dan remote sensing penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta strategi mitigasi berbasis data ilmiah.
Pernyataan itu memberi pesan penting. Pantura tidak bisa diselamatkan hanya oleh satu sektor. Tidak cukup hanya urusan lingkungan. Tidak cukup hanya urusan infrastruktur. Tidak cukup hanya urusan tata ruang.
Pantura membutuhkan kebijakan yang membaca data, memahami risiko, dan berani mengendalikan tekanan pembangunan.
Sebab, jika tanah terus turun dan laut terus naik, yang berubah bukan hanya peta pesisir. Yang dipertaruhkan adalah rumah, ruang hidup, ekonomi lokal, dan masa depan jutaan warga di utara Jawa. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.