Anggaran pendidikan Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, besar angka belum selalu menjelaskan berapa banyak yang benar-benar digunakan untuk guru, siswa, ruang kelas, bantuan pendidikan, dan kebutuhan utama belajar.
ANGGARAN pendidikan Indonesia terlihat sangat besar.
Dalam APBN 2026, alokasinya mencapai sekitar Rp757,8 triliun, setara dengan 20 persen belanja negara. Angka itu naik dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2025 yang berada di sekitar Rp690 triliun.
Bagi pelajar dan mahasiswa, jumlah sebesar itu mungkin sulit dibayangkan.
Mereka lebih mudah mengenalinya melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ruang kelas yang layak, guru yang didukung, bantuan pendidikan yang sampai tepat waktu, buku yang tersedia, akses internet, biaya kuliah, atau sekolah yang tidak lagi rusak.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya seberapa besar anggaran pendidikan.
Pertanyaan berikutnya adalah uang sebesar itu sebenarnya digunakan untuk apa?
Pertanyaan tersebut kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Pemisahan itu harus dilakukan paling lambat dalam APBN 2028. Pemerintah bahkan dinilai lebih baik apabila sudah dapat menerapkannya sejak APBN 2027.
Putusan ini bukan berarti MBG dianggap tidak penting.
Mahkamah justru menegaskan bahwa program tersebut tetap konstitusional dan dapat terus berjalan. Namun, pembiayaannya perlu berdiri sebagai alokasi tersendiri agar porsi minimal 20 persen untuk pendidikan benar-benar digunakan bagi kebutuhan utama pendidikan.
Bukan Sekadar Label Pendidikan
Selama ini, MBG dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan karena dinilai mendukung kesiapan belajar peserta didik.
Anak yang memperoleh makanan bergizi memang berpeluang lebih siap mengikuti pelajaran. Konsentrasi, keaktifan, dan kondisi kesehatannya dapat ikut memengaruhi proses belajar.
Namun, Mahkamah melihat ada batas yang harus dibuat lebih jelas.
Baca juga: Mereka Punya Mimpi, tetapi Belum Punya Sekolah
Anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBN bukan hanya angka administratif yang perlu dipenuhi. Dana itu diprioritaskan untuk membiayai komponen utama pendidikan.
Mahkamah menyebut beberapa di antaranya. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. MBG tidak termasuk dalam kelompok komponen utama tersebut.
Artinya, tidak semua program yang memberikan manfaat kepada siswa otomatis dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan.
Sebuah program dapat mendukung kegiatan belajar, tetapi belum tentu menjadi bagian inti dari penyelenggaraan pendidikan.
Perbedaan itulah yang menjadi pusat putusan MK.
Angka Besar, Kebutuhan Juga Besar
Memisahkan anggaran menjadi penting karena kebutuhan pendidikan Indonesia sendiri masih luas.
Pada 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki pagu yang dapat dimanfaatkan sekitar Rp52,12 triliun untuk menjalankan berbagai program prioritas.
Dana itu antara lain diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, serta Program Indonesia Pintar bagi 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, pemerintah menargetkan penanganan terhadap 191.697 anak tidak sekolah.
Pelatihan juga direncanakan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan. Pendidikan Profesi Guru menyasar 41.692 guru, sedangkan peningkatan kualifikasi S1 atau D4 ditargetkan menjangkau 150 ribu guru.
Daftar tersebut memperlihatkan satu hal: kebutuhan pendidikan bukan hanya besar dalam nilai anggaran, tetapi juga lebar dalam cakupan.
Baca juga: Gelar Kuliah Tak Lagi Cukup untuk Dilirik Perusahaan
Ada sekolah yang perlu diperbaiki.
Ada anak yang memerlukan bantuan agar tetap dapat belajar.
Ada guru yang perlu meningkatkan kompetensi dan memperoleh dukungan kesejahteraan.
Ada pula kesenjangan digital, keterbatasan bahan bacaan, dan kebutuhan memperkuat kualitas pembelajaran.
Ketika satu pos besar dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, ruang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terlihat lebih sempit.
Mengapa Baru Dipisahkan pada 2028?
MK tidak langsung memerintahkan agar anggaran MBG dikeluarkan dari APBN 2026.
Alasannya bersifat praktis sekaligus hukum.
APBN 2026 telah berjalan. Apabila anggaran MBG langsung dikeluarkan dari pos pendidikan, porsi pendidikan pada tahun tersebut dapat jatuh di bawah batas minimal 20 persen yang diwajibkan konstitusi.
Karena itu, aturan yang berlaku pada APBN 2026 tetap dipertahankan secara bersyarat.
Untuk APBN 2027, pemerintah masih diberi ruang apabila proses penyusunannya belum memungkinkan pemisahan penuh. Namun, keberadaan MBG di dalam perhitungan tersebut tidak boleh mengurangi porsi minimal 20 persen yang harus digunakan untuk komponen utama pendidikan di luar MBG.
Pemisahan penuh wajib dilakukan paling lambat pada APBN 2028.
Dengan demikian, putusan MK tidak menghentikan satu program untuk menyelamatkan program lain.
Putusan itu lebih menyerupai penataan ulang rak anggaran.
Makanan bergizi tetap dibiayai.
Pendidikan juga tetap memperoleh ruangnya sendiri.
Dari Anggaran ke Ruang Kelas
Perdebatan soal anggaran sering berhenti pada angka, persentase, dan istilah fiskal.
Bagi masyarakat, ukurannya sebenarnya lebih sederhana.
Apakah anggaran tersebut membuat siswa lebih mudah bertahan di sekolah?
Apakah guru memperoleh dukungan yang memadai?
Apakah ruang kelas semakin aman?
Apakah bantuan pendidikan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan?
Apakah sekolah memiliki buku, perangkat belajar, listrik, internet, dan fasilitas dasar yang layak?
Anggaran yang besar baru memiliki arti ketika manfaatnya terlihat di ruang belajar.
Karena itu, pemisahan MBG dan anggaran pendidikan tidak seharusnya dibaca sebagai persaingan antara makan dan belajar.
Keduanya sama-sama dibutuhkan.
Baca juga: Banyak Dosen Digaji di Bawah UMR, Kampus Sedang Tidak Baik-baik Saja
Anak sulit berkonsentrasi ketika lapar. Namun, makanan bergizi saja juga tidak cukup apabila ia belajar di ruang yang rusak, kekurangan guru, tidak memiliki buku, atau terpaksa berhenti sekolah karena biaya.
Dua Kebutuhan, Dua Ruang yang Jelas
Putusan MK membawa pesan yang cukup terang.
Program prioritas boleh besar. Namun, setiap program perlu memiliki sumber pembiayaan yang jelas agar tidak mengaburkan kewajiban negara pada bidang lain.
MBG harus memperoleh anggarannya sendiri.
Pendidikan juga harus tetap menerima minimal 20 persen yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan utama pendidikan.
Bagi pelajar dan mahasiswa, hasil akhirnya jauh lebih penting daripada perdebatan tentang letak sebuah pos dalam dokumen APBN.
Mereka membutuhkan makanan bergizi.
Mereka juga membutuhkan guru yang berkualitas, sekolah yang layak, bantuan yang mudah diakses, dan biaya belajar yang tidak membuat keluarga menyerah.
Karena pada akhirnya, besarnya anggaran pendidikan tidak hanya diukur dari berapa banyak nol yang tercetak dalam APBN.
Ukurannya adalah seberapa jauh uang itu benar-benar sampai ke tempat belajar berlangsung. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.